Mendagri Tinjau Langsung Penyaluran Beras SPHP di Banten, Harga Terpantau Stabil

AKURAT.CO Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, memantau langsung penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kota Serang, Banten, Rabu (20/8/2025). 

Pemantauan dilakukan di Pasar Induk Rau, salah satu minimarket, dan Kantor Bulog Cabang Serang. Dalam kesempatan ini, Tito didampingi Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. 

Dari hasil pengecekan di sejumlah kios pedagang, Mendagri menyampaikan bahwa harga beras terpantau stabil berkat intervensi Bulog melalui beras SPHP. 

Baca Juga: Pemerintah Kebut Distribusi SPHP, Harga Beras Mulai Turun

"Kemudian harga beras juga relatif stabil. Tapi tadi mereka menyampaikan, ini salah satu yang membuat angka itu menjadi stabil, adanya intervensi beras SPHP yang berasal dari Bulog," ujarnya.

Dia menambahkan, harga beras SPHP yang dijual di kios pedagang lebih rendah dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp12.500 per kilogram. Berdasarkan informasi dari pedagang, paket 5 kilogram beras SPHP dijual Rp60.000, sehingga per kilogramnya berada di angka Rp12.000. 

"Ini yang membuat harganya stabil. Jadi saya terima kasih banyak kepada Badan Pangan dengan Bulog," ujarnya.

Selain beras, Mendagri bersama rombongan juga mengecek harga komoditas lainnya seperti bawang merah dan cabai rawit.

"Harga bawang merah tadi relatif stabil. Ada yang Rp30.000, ada Rp35.000. Stabil, dulu pernah sampai Rp60.000, Rp70.000. Kemudian kedua, cabai juga stabil di angka Rp35.000 rata-rata. (Cabai) merah keriting, cabai merah, cabai besar, cabai rawit Rp35.000. Dulu pernah Rp100.000," jelasnya.

Tito menambahkan, harga daging ayam juga relatif stabil, sedangkan tomat justru mengalami penurunan harga menjadi Rp10.000 dari sebelumnya Rp20.000. Sementara minyak goreng diketahui harganya stabil, tetapi stok di pedagang dinilai masih terbatas.

Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian Pede Beras SPHP Jadi Solusi Terjangkau di Tengah Lonjakan Harga

"Minyak goreng memang stabil. Tapi stoknya mereka, suplai kepada mereka, mereka kurang. Nanti akan kita koordinasikan dengan Kementerian Perdagangan. Karena Kementerian Perdagangan yang mengatur masalah Minyakita," terang Tito.

Dia menjelaskan alasan Provinsi Banten dipilih sebagai daerah pemantauan, karena lokasinya tidak terlalu jauh dari Jakarta. Sementara pemantauan di daerah lain seperti Sumatra, Kalimantan, dan wilayah timur juga akan dilakukan secara bergantian.

Tito mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberi arahan agar ketersediaan beras benar-benar terjamin bagi masyarakat. Pemerintah bahkan menyiapkan pasokan sekitar 4 juta ton beras, dengan 1,3 juta ton di antaranya diintervensikan secara bertahap ke pasar untuk menjaga harga tetap stabil.