Prabowo Terbitkan Inpres Benahi Pulau Enggano, Suara Masyarakat Adat Akhirnya Didengar

AKURAT.CO Presiden RI, Prabowo Subianto, turun tangan langsung dalam menangani krisis berkepanjangan yang melanda Pulau Enggano, Bengkulu, melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres).

Langkah ini menunjukkan komitmen serius pemerintah pusat, dalam membangun kembali Pulau Enggano yang telah terisolasi selama empat bulan terakhir. Langkah ini juga merupakan jawaban atas kondisi darurat yang dihadapi lebih dari 4.000 warga pulau tersebut.

Krisis bermula dari pendangkalan jalur di Pelabuhan Pulau Baai, satu-satunya akses logistik dari dan menuju Pulau Enggano. Akibat pendangkalan ini, kapal feri tak lagi bisa merapat, membuat pasokan kebutuhan pokok terhenti dan hasil panen warga tak bisa dikirim ke daratan. Kondisi ini menyebabkan roda perekonomian lokal lumpuh total.

Baca Juga: Prabowo Teken Inpres Atasi Permasalahan di Pulau Enggano

Presiden Prabowo mengungkapkan kepeduliannya terhadap masyarakat Enggano, dan meminta mereka tetap kuat menghadapi tantangan ini. Inpres tersebut sudah dia tandatangani, demi mempercepat pemulihan infrastruktur dan aksesibilitas di Pulau Enggano.

"Saya minta rakyat Enggano tetap semangat. Pemerintah tidak tinggal diam. Kami akan terus hadir dan mendorong pembangunan di sana," ujar Prabowo di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa Inpres ini merupakan hasil dari rapat koordinasi lintas kementerian yang digelar secara intensif untuk merespons keluhan masyarakat Enggano. Dalam rapat tersebut, disepakati pembagian tugas antar kementerian dan lembaga agar penanganan masalah lebih cepat dan terarah.

"Dengan adanya Inpres ini, masing-masing kementerian kini memiliki tugas jelas untuk menyelesaikan persoalan keterisolasian di Enggano," jelas Dasco.

DPR RI sebelumnya telah menerima laporan dari warga Enggano terkait kondisi darurat di lapangan. Menyikapi hal itu, sejumlah anggota dewan langsung melakukan kunjungan ke pulau tersebut guna mendengar aspirasi warga secara langsung. Hasil kunjungan itu kemudian dilaporkan kepada Presiden, yang langsung merespons dengan mengeluarkan Inpres.

Keluarnya Inpres ini menjadi titik balik, setelah berbulan-bulan keluhan masyarakat Enggano tak kunjung mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Pada 5 Juni 2025, masyarakat adat bahkan menggelar aksi damai dalam bentuk Surat Terbuka untuk Presiden Prabowo, sebagai bentuk keputusasaan atas ketidakpedulian yang mereka rasakan.

Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Bengkulu, Fahmi Arisandi, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya terhadap respon Presiden. "Kami percaya bahwa akan selalu ada jalan dan orang-orang yang peduli. Kini tinggal menunggu pelaksanaan dari komitmen itu," ucap Fahmi.

Baca Juga: DPR dan Pemerintah Bahas Krisis Pulau Enggano, Terisolasi Akibat Pendangkalan

Diaa juga berterima kasih kepada tokoh nasional, seperti Rieke Diah Pitaloka dan Sufmi Dasco Ahmad yang turut membantu menyuarakan jeritan hati warga Enggano hingga sampai ke istana negara.

Rasa syukur serupa juga diungkapkan oleh Milson Kaitora, Kepala Suku Enggano. Dia menyebut, perjuangan masyarakat dalam menyuarakan kondisi krisis akhirnya membuahkan hasil.

"Kami sudah bicara dari awal, tapi tidak didengar. Kini kami berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang akhirnya merespons langsung," ujarnya penuh haru.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menyambut baik keluarnya Instruksi Presiden tersebut. Dalam pernyataannya, dia menilai Inpres ini sebagai bukti konkret bahwa negara hadir di tengah rakyat.

"Ini kabar bahagia bagi warga Bengkulu, khususnya masyarakat Enggano. Negara tidak membiarkan mereka berjuang sendiri," ujar Helmi dalam pernyataan tertulis.

Dia juga mengklaim telah sejak lama memperjuangkan kebutuhan pembangunan Enggano dalam berbagai forum nasional, termasuk dalam pertemuan kepala daerah dan komunikasi langsung dengan tokoh-tokoh penting seperti Sespri Presiden dan Mendagri.

Helmi juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak termasuk Puan Maharani, Rieke Diah Pitaloka, Sultan B Najamudin, hingga Wapres Gibran Rakabuming Raka.

"Sekarang Presiden dan Wakil Presiden sudah turun tangan langsung. Ini waktunya bekerja nyata. Jangan ada lagi alasan untuk menunda-nunda," tegasnya, sambil menyoroti pentingnya penanganan pendangkalan pelabuhan yang menjadi akar permasalahan logistik di Enggano.