Pemindahan 4 Pulau Aceh ke Sumut Akan Timbulkan Disintegritas

AKURAT.CO Penetapan 4 pulau di wilayah Aceh menjadi bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dinilai akan menimbulkan disintegrasi.

Pengamat politik, Iwan Setiawan, memprediksi bahwa Presiden Prabowo segera akan mencabut SK Kemendagri terkait empat pulau tersebut. Untuk itu, langkah Presiden Prabowo mengambil alih sudah sangat tepat sekali.

"Saya memprediksi Presiden Prabowo akan mencabut SK Kemendagri terkait Empat Pulau yang diserahkan ke Sumatera Utara itu. Karena Prabowo tidak mau mengambil resiko disintegrasi bangsa akan terjadi dibawah kepemimpinannya saat ini," jelas dia dalam keterangannya, Minggu (15/6/2025).

Baca Juga: Mendagri Diminta Kaji Ulang Perubahan Status 4 Pulau, Perlu Libatkan DPR dan DPD

Menurutnya, potensi disintegrasi akan sangat besar jika pemerintah pusat melalui Kemendagri bersikeras mempertahankan SK tersebut. Mengingat, Indonesia memiliki sejarah panjang menghadapi perlawanan dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan Gubernurnya saat ini merupakan mantan Panglima GAM.

"Entah apa yang ada dalam benak Tito Karnavian hingga berani mengeluarkan SK tersebut. Perlu dipertanyakan apa urgensinya, apa motifnya. Makanya dari kemarin saya mengatakan juga jangan-ada motif politik terselubung di balik ini," ujarnya.

Konflik ini, dinilainya tidak akan menyurutkan wilayah Aceh untuk mundur dan menerima keputusan Kemendagri. Sekalipun menerima opsi pengelolaan bersama juga tidak akan diterima, karena hal empat pulau tersebut menjadi hak wilayah Aceh.

Baca Juga: Pemindahan 4 Pulau Aceh Tuai Kecaman, Prabowo Diminta Bersikap Tegas ke Mendagri

"Lihat saja, saat ini sudah banyak sekali muncul kegaduhan dan polemik efek dari SK tersebut. Bahkan ada di media sosial masyarakat Aceh memaki maki Gubernur Sumut dengan kata-kata kasar. Bahkan ada konvoi sekelompok masyarakat mengibarkan bendera GAM," ucapnya.

Dia juga mendorong Presiden Prabowo, untuk mengevaluasi kinerja Tito Karnavian serta menteri-menteri lainya yang membuat gaduh.

"Presiden harus mengevaluasi Tito Karnavian ini. Juga menteri-menteri lain yang selalu bikin gaduh dengan pernyataan dan kebijakannya, bukannya bikin rakyat senang malah bikin tidak tenang," tegasnya.