MTI: Pendataan Pemudik Masih Amburadul, Pemerintah Harus Segera Berbenah

AKURAT.CO Penyelenggaraan mudik Lebaran 2025 masih menyisakan banyak pekerjaan rumah, terutama dalam hal pendataan, sistem pendaftaran, dan pengelolaan transportasi darat.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai, meski mudik merupakan tradisi tahunan masyarakat Indonesia, hingga kini pemerintah belum memiliki data yang valid terkait jumlah pemudik moda darat, khususnya pengguna sepeda motor.

"Yang tersedia baru sebatas kuota program mudik gratis, bukan realisasi. Jumlah pemudik motor di jalan raya pun tidak ada. Ini sangat disayangkan karena data akurat itu penting untuk perencanaan kebijakan jangka panjang," ujar Djoko, Minggu (13/4/2025).

Ia juga menyoroti banyaknya kursi kosong dalam program mudik gratis. Hal ini terjadi lantaran sistem pendaftaran belum terintegrasi antar instansi penyelenggara.

"Sudah saatnya kita punya sistem satu aplikasi untuk semua penyelenggara mudik gratis. Supaya pendaftaran tidak tumpang tindih dan data lebih akurat," tegasnya.

Djoko menjelaskan, tekanan ekonomi menjadi salah satu alasan utama turunnya jumlah pemudik tahun ini.

Berdasarkan data dari Bank Indonesia, perputaran uang selama Lebaran 2025 menurun drastis menjadi Rp 137,9 triliun, turun Rp 20 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

"ASN muda, misalnya, lebih memilih menahan diri untuk tidak mudik karena harus mencicil rumah dan kendaraan. Ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat sedang tertekan," katanya.

Hal ini juga tercermin dari penurunan penerimaan pajak konsumsi, dari Rp 35,6 triliun menjadi hanya Rp 2,58 triliun menurut laporan INDEF. Jumlah pemudik pun menurun menjadi 10,1 juta orang atau turun sekitar 563 ribu dibanding tahun lalu.

Djoko menekankan, kebijakan sistem satu arah atau one way tidak bisa dijadikan solusi jangka panjang dalam menangani lonjakan pemudik.

"Inovasi jangan cuma sistem satu arah. Negara-negara seperti China dan AS saat Imlek atau Thanksgiving, masyarakatnya diarahkan menggunakan angkutan umum. Kita juga harus menuju ke sana," ungkapnya.

Ia mendorong pemerintah segera memperkuat layanan angkutan umum hingga ke level desa untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan travel gelap.

"Kita harus mulai dari hulu ke hilir. Minimal, angkutan umum di Pulau Jawa harus dibenahi dalam lima tahun ke depan."

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata ini mengkritik kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada keselamatan. Menurutnya, banyak ramp check bus yang tidak dilakukan, jalan arteri nasional yang rusak, dan penerangan jalan umum yang mati.

"Anggaran pemeliharaan jalan nasional dan keselamatan jalan jangan sampai dipangkas. Apalagi musim mudik 2026 akan datang lebih awal dan berpotensi terjadi di musim hujan," tandasnya.

Ia juga menyoroti pembatasan angkutan barang selama 16 hari pada masa Lebaran, jauh lebih lama dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan ini dinilai merugikan pelaku logistik dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

"Sudah saatnya pemerintah mengalihkan logistik ke jalur rel atau laut. Kapasitas KA kita masih mencukupi untuk angkutan barang. Jangan semua dibebankan ke jalan raya," katanya.

Djoko mengingatkan pemerintah agar tidak menunggu tahun depan untuk memulai perencanaan mudik Lebaran 2026.

Menurutnya, kebijakan harus sudah diputuskan minimal enam bulan sebelum masa mudik.

"Lancar di tol, tapi macet di jalan arteri. Itu masalah klasik karena kurang perencanaan. Benahi pendataan pemudik, buat sistem pendaftaran tunggal, dan dorong pemudik beralih ke angkutan umum. Itu langkah yang harus diambil sekarang juga," tutup Djoko.