DPR Minta Kepala Otorita IKN Susun Target yang Realistis: Jangan Muluk-muluk

AKURAT.CO Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, merespons target Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, yang akan merampungkan pembangunan infrastruktur sektor legislatif dan yudikatif di IKN pada 2028 mendatang.

Dia menilai, target tersebut terlalu bombastis. Dia lantas mengingatkan OIKN, agar lebih realistis dan menerapkan target pencapaian pembangunan yang terukur, mengingat APBN 2025 untuk IKN hanya sebesar Rp 6,3 triliun dari rancangan anggaran sebesar Rp400,3 triliun.

"Target OIKN terkesan muluk-muluk, karena itu perlu tahapan pembangunan yang terukur, termasuk upaya menyelesaikan berbagai dampak pembangunan yang terjadi," ujar Indrajaya kepada wartawa di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Baca Juga: Hampir Terealisasi 100 Persen, Anggaran IKN di 2024 Capai Rp43,4 Triliun

Dia menyadari, target Ketua OIKN tersebut merupakan imbas dari rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. Namun, Prabowo mensyaratkan bila IKN telah berfungsi sebagai Ibu Kota Politik.

"Artinya, selain Istana Negara, di IKN juga telah berdiri Gedung DPR RI, Mahkamah Agung, Kejaksaan RI, dan Mabes Polri," terangnya.

Kendati begitu, dia berharap agar Ketua OIKN juga dapat menerjemahkan keinginan presiden lebih realistis dan argumentatif. Dia mengingatkan, bahwa perpindahan ibu kota bukan hanya dilihat dari kecepatan, tetapi juga dari kesiapan.

"Membangun Gedung DPR, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung selain berbiaya besar, lahan yang luas, juga harus memperhatikan sumber air, listrik, akses atau jalan, serta dampak-dampak yang akan terjadi. Ini tidak mudah, perlu kajian mendalam yang melibatkan banyak ahli," terangnya.

"Perpindahan ke IKN bukan soal kecepatan tapi kesiapan," urainya.