Partai Ummat Sambut Baik Ide Presiden Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD

AKURAT.CO Partai Ummat mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto mengenai kepala daerah dipilih oleh DPRD.

"Partai Ummat menyambut baik gagasan ini. Partai Ummat menganggap ide Presiden Prabowo untuk kembali memberikan kewenangan kepada DPRD dalam memilih kepala daerah sebagai terobosan yang bagus untuk menghemat anggaran negara," jelas Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, kepada wartawan, Minggu (15/12/2024).

"Hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana kualitas pilkada kita yang sudah menjadi rahasia umum. Bahwa untuk memenangkan pilkada memerlukan biaya yang sangat mahal, sehingga biasanya dibiayai oleh para pemodal dengan harapan keuntungan setelah calon yang mereka dukung terpilih," urainya menambahkan. 

Baca Juga: Anggota DPR Setuju Gubernur Dipilih DPRD, Tapi Bupati dan Wali Kota Tetap di Tangan Rakyat

Kondisi ini jika dibiarkan terus menerus, menurutnya, akan berefek pada gagalnya pembangunan yang bisa menyejahterakan rakyat. 

"Logika pilkada kita sekarang itu sudah seperti bisnis atau investasi. Jika menang bukan rakyat yang untung tapi para bandar pilkada yang untung. Apa kondisi ini mau kita biarkan terus berlarut," tutur Ridho. 

Ia menjelaskan bahwa ide pencoblosan langsung saat ini cenderung belum bisa diterapkan sepenuhnya karena bangunan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia yang relatif di bawah garis kemiskinan dan mayoritas hanya berpendidikan hingga sekolah dasar saja.

Baca Juga: Bukan Dipilih DPRD, Pilkada Bisa Lebih Hemat Jika Mahar Politik Dihilangkan

Hal tersebut membuka pintu lebar bagi jual beli suara secara masif. 

"One man one vote akan menjadi ide yang relevan kelak. Ketika masyarakat Indonesia sudah merata dalam hal pendidikan dan ekonomi," ujar Ridho. 

Partai Ummat juga mengusulkan agar verifikasi faktual bagi parpol yang sudah pernah ikut pemilu tidak perlu diadakan karena membebani parpol yang juga memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Karena semua parpol dipaksa untuk membuat infrastruktur di daerah yang bukan basis mereka. 

Baca Juga: DPD RI Ikut Suarakan Wacana Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD

"Partai politik itu kan seharusnya menjadi representasi bagi basis basis konstituen mereka yang tidak mungkin bisa mewakili seluruh karakteristik demografis masyarakat Indonesia. Sehingga, verifikasi faktual yang ada sekarang itu seperti memaksa partai politik untuk mengarang mewakili karakteristik demografis tertentu," papar Ridho. 

Pada akhirnya, rakyat juga yang menentukan partai mana yang sesuai dengan pilihan mereka.

Bagi partai yang terus bekerja akan mendapat imbal suara, sehingga verifikasi faktual sebenarnya nanti bisa diukur dari indikator hasil pemilu. 

Baca Juga: PDIP Bakal Kaji Usulan Prabowo Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD

"Jadi, poin Partai Ummat adalah kalau mau membenahi sistem pemilu kita yang berbiaya mahal harus dimulai dari hulu ke hilir, termasuk apakah masih sesuai dengan sistem pemilu legislatif  terbuka saat ini yang juga ekuivalen dengan pilkada yang berbiaya mahal. Begitu juga pilpres, apa tidak sebaiknya seperti dulu melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apapun pilihannya. Dengan catatan, negara kita tidak boleh kembali menganut rezim otoritarianisme, apalagi militeristik seperti masa sebelum Reformasi 1998," Ridho memaparkan.