Kasus Hasyim Asy'ari Jadi Bukti Banyaknya Kekerasan Seksual Penyelenggeraan Pemilu

AKURAT.CO Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (KMPKP) memuji langkah tegas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas putusan yang memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan sebagai ketua sekaligus anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Perwakilan KMPKP, Listyowati mengatakan penyelenggaraan pemilu menjadi satu potensi tempat terjadinya kekerasan berbasis gender. Perbuatan yang dipertontonkan Hasyim Asy'ari menjadi bukti sahih kekerasan berbasis gender terjadi di lingkup penyelenggara pemilu.

"Kasus ini menjadi pembelajaran ke depan bahwa pelaku kekerasan berbasis gender dalam lingkup pemilu harus diberi sanksi terberat," kata Listyowati.

Baca Juga: KPU Diminta Berbenah Hadirkan Pemilu Bebas Kekerasan terhadap Perempuan

Dia mendorong DKPP untuk terus konsisten memberikan sanksi tegas kepada semua bentuk pelanggaran yang berhubungan dengan harkat martabat perempuan.

Bahkan fakta-fakta dalam kasus ini sudah harus menjadi evaluasi ke depan agar terdapat kerangka penanganan kekerasan berbasis gender penyelenggara pemilu, baik dari segi pencegahan, penanganan, maupun pengawasan.

Kemudian, tindakan hukum secara terpadu baik dari segi sanksi etik, administrasi, hingga sanksi pidana harus ditegakkan. Dalam perspektif penyelenggara pemilu, sanksi etik berupa pemberhentian memang adalah upaya terberat untuk menghukum pelaku.

"Namun dalam kacamata negara, terdapat sanksi pidana yang juga harus ditegakkan sebagai simbol bahwa kekerasan seksual adalah suatu kejahatan yang patut dihukum berat," ujarnya.