Nepotisme Bayangi Pergantian Panglima TNI

AKURAT.CO Penetapan KSAD Jenderal Agus Subiyanto menjadi calon tunggal Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono, ditengarai memiliki agenda terselubung. Kumpulan aktivis yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil reformasi sektor keamanan, menilai adanya unsur nepotisme di balik penetapan Agus yang telah diusulkan Jokowi ke DPR.

Peneliti Imparsial, Hussein Ahmad menyebut, penunjukkan Agus tak lepas dari pengamanan suksesi nasional yang salah satu kontestannya merupakan anak Presiden Jokowi yakni, Gibran Rakabuming. Jokowi dianggap perlu menempatkan orang dekat untuk mengamankan Pemilu 2024.

"Kendati presiden Jokowi sudah tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden, dalam kontestasi mendatang terdapat anak kandung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang akan berkontestasi dalam pemilu mendatang. Oleh karena itu, masyarakat luas patut ikut mengkhawatirkan adanya potensi politisasi institusi TNI dalam kontestasi Pemilu 2024," kata Hussein, dalam keterangan tertulis, yang diterima di Jakarta, Senin (6/11/2023).

Baca Juga: Netralitas Calon Panglima TNI Tanpa Garansi, Harus Diawasi

Koalisi menilai, Agus dipilih menjadi calong tunggal panglima bukan berdasarkan pertimbangan objektif, tetapi adanya unsur kedekatan dengan Jokowi. Agus merupakan mantan Dandim Surakarta tahun 2011, ketika Jokowi menjabat Wali Kota. 

Agus juga pernah menjadi Danpaspampres dalam kepemimpinan Presiden Jokowi. Para aktivis menilai, Jokowi memiliki kebiasaan menunjuk orang dekat untuk menjabat Kapolri maupun Panglima TNI.

Baca Juga: Pekan Depan, DPR Gelar Rapim Calon Panglima TNI

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo misalnya, memiliki historis dengan Jokowi lantaran pernah menjadi Kapolres Solo. Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa, yang pernah menjabat Panglima TNI juga pernah menjadi Danpaspamres pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto yang kini menjabat Menteri ATR/BPN, sebelum menjadi Panglima TNI juga punya historis dengan Jokowi lantaran pernah menjabat Komandan Pangkalan Udara Adi Soemarmo pada 2010-2011.

"Pergantian Panglima TNI sejatinya menjadi jalan rotasi dan regenerasi jabatan di tubuh TNI secara fair demi kepentingan negara, bukan demi kepentingan pemerintah yang berkuasa. Apalagi jika dijalani dengan cara yang berbau nepotisme. Sayangnya, justru ini yang kami sinyalir tengah terjadi, yaitu fenomena nepotisme dalam hal pergantian Panglima TNI," ujarnya.

Baca Juga: Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI, Menantu Luhut Jabat KSAD

Koalisi menyayangkan unsur nepotisme lebih kental mengiringi pergantian panglima, ketimbang penilaian objektif yang disesuaikan dengan kebutuhan TNI. Padahal, pergantian panglima kali ini termasuk krusial karena dilakukan pada tahapan pelaksanaan pemilu.

"Mengingat Indonesia sedang memasuki tahun politik elektoral, pertimbangan pemilihan calon Panglima TNI harus betul-betul didasarkan pada kepentingan rotasi dan regenerasi di dalam tubuh TNI, bukan didasarkan pada kedekatan personal maupun kedekatan dan kepentingan politik," tutur Hussein.

Baca Juga: Jokowi Resmi Ajukan KSAD Jenderal Agus Subiyanto Jadi Calon Panglima TNI

Koalisi meminta penunjukkan Jenderal Agus Subiyanto harus bebas dari kepentingan pragmatis-politik. Sekalipun presiden memiliki hak prerogatif dalam mengangkat panglima, namun pergantian harus mempertimbangkan wajah TNI ke depan.

"Presiden dan DPR harus menghindari dan meninggalkan pola pragmatif-politis dalam pergantian panglima TNI, seperti mempertimbangkan unsur kedekatan dengan lingkaran kekuasan, kepentingan kelompok, dan keuntungan politik," kata Hussein.