Desakan Ratifikasi ILO 188 Menguat, Pemerintah Siapkan DKBN Buruh Maritim

AKURAT.CO Sektor perikanan kembali menjadi sorotan nasional. Serikat pekerja menuntut pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi ILO 188 sebagai upaya konkret perlindungan bagi jutaan awak kapal perikanan Indonesia yang selama ini bekerja dalam kondisi minim perlindungan hukum.

Konvensi ILO 188 secara tegas mengatur hak-hak pekerja penangkap ikan, termasuk keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jam kerja, akses jaminan sosial, dan kondisi hidup layak di atas kapal. Desakan kuat datang dari Jejaring Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor Maritim yang menilai profesi ini termasuk dalam kategori pekerjaan 4D—kotor, sulit, berbahaya, dan mematikan.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menyatakan dukungan terhadap ratifikasi tersebut. Ia menyebut perlunya kajian komprehensif karena tanggung jawab tidak hanya berada di pundak Kemenaker, tetapi juga harus melibatkan Kemenhub dan Kementerian P2MI.

“Saya sangat memahami tuntutan dari kawan-kawan serikat. Ini pekerjaan yang penuh risiko. Maka dari itu, perlu warisan kebijakan yang berpihak. Kita ingin ini menjadi legasi bersama bagi generasi buruh ke depan,” ujarnya.

Baca Juga: Kemenaker Pastikan Perlindungan Tenaga Kerja dari Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus

Pemerintah juga menyatakan ratifikasi ini akan menjadi bagian dari pembahasan awal oleh Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) yang saat ini tengah dalam proses pembentukan. Lembaga tersebut diharapkan menjadi forum strategis nasional dalam menyusun arah kebijakan ketenagakerjaan jangka panjang.

Sulistri, Sekretaris Jejaring SP/SB Maritim, menyatakan bahwa ratifikasi ILO 188 akan menjadi lompatan besar bagi Indonesia dalam memperkuat posisi sektor perikanan sebagai tulang punggung ekonomi maritim nasional.

“Dengan ratifikasi ini, negara menunjukkan keberpihakan kepada pekerja. Ini bukan hanya tentang hak pekerja, tapi juga soal keberlanjutan dan citra Indonesia di pasar global,” tegasnya.

Di lapangan, banyak awak kapal yang mengalami kondisi kerja memprihatinkan. Nur Iswanto dari FSP Maritim Indonesia menyebutkan praktik perekrutan tanpa kontrak kerja, tanpa jaminan pengupahan dan keselamatan kerja masih marak terjadi.

Baca Juga: Serikat Pekerja Desak Kemenaker Awasi Perusahaan yang Tak Patuhi Kenaikan Upah Minimum

Ratifikasi ILO 188 dinilai menjadi langkah penting untuk menutup praktik eksploitatif tersebut, sekaligus menyiapkan sektor perikanan Indonesia agar lebih profesional, kompetitif, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.