Heboh Panen Raya Serempak! DPR RI Minta Pemerintah Turun Tangan Benahi Infrastruktur Petani

AKURAT.CO Panen raya yang berlangsung secara serempak di berbagai wilayah Indonesia menjadi momentum penting bagi pemerintah dalam memastikan ketahanan pangan nasional.

Komisi IV DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Gabah dan Jagung melakukan kunjungan kerja ke gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, guna mengawal kelancaran proses penyerapan hasil panen oleh pemerintah.

Dalam kunjungan tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI, Guntur Sasono, menyampaikan optimisme terhadap kemampuan pemerintah dalam menyerap gabah hasil panen raya tahun ini secara maksimal.

Dirinya menilai serapan gabah yang dilakukan Bulog kali ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Baca Juga: Bulog Serap 1 Juta Ton Gabah, Petani Sumringah di Musim Panen Raya

"Sangat memungkinkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Bahkan, dalam enam bulan ini saja, menurut Bulog, serapan panen kali ini paling besar sepanjang sejarah. Kalau niatnya baik, tentu akan didukung oleh para petani," ujar Guntur, Sabtu (3/5/2025).

Meski memberikan apresiasi, Guntur juga mengingatkan bahwa sejumlah kendala masih menghambat optimalisasi penyerapan hasil panen. Salah satu keluhan yang disampaikan petani adalah minimnya infrastruktur pertanian serta kurangnya dukungan operasional dari pemerintah dalam menghadapi volume panen yang besar.

"Ada tantangannya. Pemerintah sudah cukup berani mengambil sikap cepat terhadap panen raya yang datang bersamaan, tapi tentu masih banyak hal yang harus ditindaklanjuti," tambahnya.

Salah satu isu yang disorot adalah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram. Menurut Guntur, angka tersebut dinilai belum cukup menguntungkan bagi petani di tengah tingginya biaya produksi dan kebutuhan infrastruktur pengolahan pasca-panen.

"Petani tidak mungkin cukup dengan Rp6.500 saja. Harus ada tambahan, seperti perbaikan infrastruktur irigasi, alat pengering gabah, dan dukungan sarana pertanian lainnya agar petani tidak dirugikan," jelasnya.

Baca Juga: Tak Kenal Libur Lebaran 2025, Bulog Gaspol Serap Gabah Petani

Lebih lanjut, Guntur menegaskan bahwa potensi Indonesia menjadi lumbung pangan dunia sangat besar. Namun, untuk merealisasikan hal tersebut, dibutuhkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan petani. Pemerintah dinilai perlu menghadirkan regulasi yang lebih responsif dan memberikan insentif yang mampu meningkatkan daya saing petani di tingkat lokal maupun global.

"Kita butuh regulasi yang adaptif dan infrastruktur yang mendukung produktivitas. Jangan sampai para petani hanya jadi objek, tapi tidak mendapatkan perlindungan dan keuntungan yang layak," tegas Guntur.