Fiskal Terbatas, Infrastruktur Dasar Warga Jakarta Harus Jadi Prioritas

AKURAT.CO Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta keterbatasan fiskal dalam APBD DKI Jakarta 2027 tidak menghambat pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan, Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) harus menyusun skala prioritas agar anggaran yang terbatas tetap memberikan manfaat maksimal bagi warga.

"Memang dengan keterbatasan fiskal yang ada, Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air harus benar-benar memprioritaskan program yang paling berdampak bagi masyarakat," kata Yuke kepada wartawan, Sabtu (25/7/2026).

Menurut Yuke, penataan trotoar, pembangunan dan pemeliharaan jembatan penyeberangan orang (JPO), serta pengendalian banjir merupakan sejumlah kebutuhan dasar yang harus tetap diperhatikan.

Ia juga meminta aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat reses menjadi acuan dalam penyusunan anggaran.

Sebab, banyak keluhan warga berkaitan dengan kondisi jalan lingkungan, saluran air, dan infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan Dinas Bina Marga dan Dinas SDA.

Yuke meminta perangkat daerah terbuka jika keterbatasan anggaran membuat sejumlah usulan warga belum dapat direalisasikan.

"Komisi D meminta perangkat daerah untuk menyampaikan secara terbuka apabila terdapat kendala anggaran yang menyebabkan usulan masyarakat belum dapat diakomodasi. Dengan begitu, DPRD dapat membahas kemungkinan penyesuaian anggaran dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar)," ujarnya.

Komisi D juga menyoroti penurunan alokasi anggaran bagi suku dinas dibandingkan tahun anggaran 2026.

Baca Juga: KSP Dorong Reformasi Birokrasi Presiden Prabowo Berjalan Efektif

Menurut Yuke, kondisi tersebut perlu dicermati karena kebutuhan penanganan jalan lingkungan dan saluran air masih tinggi di berbagai wilayah Jakarta.

Ia mengingatkan pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada proyek besar di pusat kota, tetapi juga harus menyasar kawasan permukiman dan wilayah pinggiran.

"Kami mengingatkan jangan sampai yang diprioritaskan hanya jalan-jalan besar atau kawasan pusat kota. Jalan lingkungan, saluran, penerangan, dan infrastruktur dasar di wilayah pinggiran juga harus menjadi perhatian karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat," tegasnya.