Pemprov DKI Berencana Bangun 11 Rusun, PSI: Jangan Cuma Mengandalkan APBD!

AKURAT.CO Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membangun 11 rumah susun (rusun) baru dinilai membutuhkan dukungan pembiayaan yang lebih luas.

APBD dianggap tidak akan cukup jika menjadi satu-satunya modal untuk mendanai proyek hunian warga tersebut.

Kritik dan saran tersebut dilontarkan oleh Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, August Hamonangan.

Ia meminta Pemprov DKI segera merumuskan strategi pembiayaan yang lebih kreatif agar program penyediaan hunian layak ini bisa berjalan berkelanjutan.

"APBD saja tidak cukup dan tidak bisa diandalkan sepenuhnya. Pemprov harus berpikir kreatif mencari skema lain untuk mendukung pembangunan rusun," ujar August kepada wartawan, Rabu (8/7/2026).

Sebagai solusi, August mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta.

Keterlibatan para pengembang (developer) dinilai bisa menjadi mendongkrak kuantitas hunian vertikal secara cepat tanpa harus membebani ruang fiskal daerah.

"Dengan pengawasan yang kuat, developer bisa didorong membangun hunian vertikal. Ini bisa menambah stok hunian tanpa sepenuhnya mengandalkan anggaran daerah," jelasnya.

Meski membuka pintu lebar-lebar bagi pihak swasta, August mengingatkan bahwa sinergi ini wajib dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang ketat dari pemprov.

Baca Juga: Kejar Target Ekonomi 8 Persen, Pemerintah Pacu Investasi Lewat KBLI 2025