Kenaikan Tarif TransJakarta Tak Bisa Dipisahkan dari Polemik Subsidi Lintas Wilayah

AKURAT.CO Rencana kenaikan tarif TransJakarta kembali menimbulkan perdebatan, terutama terkait beban subsidi yang ditanggung Pemprov DKI bagi penumpang dari luar Jakarta.

Kondisi ini disebut sebagai dampak dari belum adanya pembagian tanggung jawab antardaerah penyangga ibukota.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menekankan pentingnya regulasi yang mengatur kerja sama transportasi lintas wilayah atau aglomerasi.

“Kalau daerah lain tidak ikut menanggung, bisa jadi masalah hukum juga,” kata Trubus saat dihubungi, Kamis (13/11/2025).

Menurut Trubus, regulasi aglomerasi transportasi perlu segera disusun agar mekanisme pembiayaan dan tanggung jawab antara pemerintah provinsi dan daerah sekitarnya menjadi jelas.

“DKI selama ini mensubsidi warga yang bukan penduduknya tanpa dasar aturan. Harus ada payung hukum dari pemerintah pusat,” lanjutnya.

Trubus menegaskan, kerja sama antardaerah metropolitan harus dilandasi kebijakan nasional yang kuat agar transportasi publik seperti TransJakarta dapat beroperasi berkelanjutan dan adil bagi seluruh pengguna lintas wilayah.

“Dengan demikian, beban subsidi yang ditanggung Pemprov Jakarta tidak menimbulkan polemik, baik dari sisi fiskal maupun hukum,” tutupnya.