Pertumbuhan Ekonomi RI Kalah dari Vietnam dan Malaysia, Pemerintah Perlu Reorientasi 5 Kebijakan

AKURAT.CO Hingga kuartal III-2026, pertumbuhan ekonomi RI tercatat sebesar 5,47%, jauh di bawah Vietnam sebesar 9,95% dan Malaysia 5,5%. Apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengejar ketertinggalan ini?
Ekonom dan Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza Idris mengatakan pemerintah perlu segera melakukan koreksi orientasi setidaknya pada 5 kebijakan ekonomi.
Namun sebelum sampai sana, pemerintah perlu diingatkan kembali terhadap permasalahan-permasalah ekonomi yang sedang dihadapi Indonesia saat ini, tanpa mengurangi apreasiasi terhadap capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,47% tersebut.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi dalam Sepiring Nasi
"Kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam glorifikasi angka pertumbuhan. Sebab, keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur dari seberapa tinggi pertumbuhan PDB, tapi juga harus dilihat dari seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat," ujar Handi kepada Akurat.co, Minggu (22/11/2026).
Pertanyaan sederhananya adalah: sejauhmana daya beli masyarakat ikut meningkat? Apakah kelas menengah semakin kuat? Apakah lapangan kerja yang tercipta semakin berkualitas? Apakah masyarakat semakin mudah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari? Ini menyangkut persoalan kualitas pertumbuhan ekonomi atau quality of growth.
Jika dibedah, pertumbuhan ekonomi kuartal III-2026 memuat beberapa hal yang perlu dicermati. Konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 5,04%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47%, padahal konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 52% terhadap PDB.
Artinya, pertumbuhan ekonomi memang cukup kuat, tetapi akselerasi konsumsi masyarakat belum sepenuhnya mengikuti peningkatan pertumbuhan nasional.
Menggunakan perspektif yang lebih sederhana, yaitu pertumbuhan ekonomi dalam semangkuk nasi, ukuran keberhasilan ekonomi seharusnya dapat dilihat dari kemampuan seorang pekerja membawa pulang penghasilan yang cukup untuk membeli beras, telur, minyak goreng, membayar kontrakan, biaya sekolah anak, transportasi, dan masih memiliki tabungan.
Jangan sampai angka pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi masyarakat justru semakin sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebab, kenaikan pendapatan nominal tak otomatis berarti daya beli meningkat apabila kenaikannya lebih rendah daripada kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.
"Inilah kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi makro dengan realitas ekonomi rumah tangga yang perlu menjadi perhatian pemerintah," tegas Handi.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Rusia Gempur Kyiv dengan Rudal Balistik, Tiga Jembatan Strategis di Sungai Dnipro Hancur
- 2Potensi Perubahan Status Pasar Saham RI Dapat Picu Arus Modal Keluar, Peringkat Kredit Jadi Kunci
- 3Yusril Tajam Balas Sindiran Saiful Mujani soal Undangan Sjafrie: Jumud! Menko Bukan Atasan Menteri
- 4Citi Lihat Peluang Bisnis dari Ledakan AI, Bidik Pembiayaan Infrastruktur Data Center
- 5Rupiah Terancam Tembus Rp19.000 pada 2027, Ini Pemicunya
- 6Manufaktur, Lembaga Keuangan, dan Pertanian Bisa Jadi Sektor Potensial Penyaluran Kredit Bank, Ini Alasannya
- 7Raih Penghargaan SDGs Action Awards 2026, PGE Perluas Strategi Bisnis Berbasis Keberlanjutan
- 8BI Rate Diprediksi Stabil, Kenaikan Bunga Perbankan Tetap Harus Diwaspadai
- 9Ketua DPD Usul Jumlah Wapres Ada Tiga, Gagasan Sudah Muncul Sejak 2019
- 10Indonesia Tingkatkan Akses Pasar di Uni Eropa Lewat Penandatanganan IEU-CEPA







