Penerimaan Pajak Jabar Baru 63 Persen dari Target, Misbakhun Minta Kemenkeu Evaluasi Strategi Perpajakan

AKURAT.CO Penerimaan pajak Jawa Barat baru mencapai Rp77 triliun hingga September 2026. DPR meminta Kemenkeu mengevaluasi strategi untuk mengejar kekurangan Rp45 triliun.

Realisasi penerimaan pajak di Jawa Barat baru mencapai sekitar Rp77 triliun atau 63% dari target Rp122 triliun hingga 30 September 2026. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih harus mengejar kekurangan penerimaan sekitar Rp45 triliun dalam tiga bulan terakhir tahun ini.

Kondisi tersebut mendorong Komisi XI DPR RI meminta Kementerian Keuangan mengevaluasi strategi perpajakan, termasuk mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergarap optimal. Evaluasi dinilai penting untuk menjawab persoalan penerimaan pajak yang belum sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan produk domestik bruto (PDB).

Baca Juga: Rp12 Triliun Sudah Masuk, Ini Sasaran Baru Pajak Digital DJP

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menilai, pemerintah khususnya Kemenkeu perlu menelusuri penyebab belum optimalnya peningkatan rasio pajak atau tax ratio di tengah pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pertumbuhan ekonomi kita selalu naik, tapi tidak sinkron dengan pertumbuhan tax ratio kita. Pertumbuhan penerimaan pajak naik, tapi tidak menaikkan tax ratio kita. PDB naik. Ini kita cari deltanya, ke mana hilangnya," kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10/2026).

Menurut Misbakhun, pemerintah tidak cukup hanya meminta DJP meningkatkan penerimaan pajak menjelang akhir tahun. Kementerian Keuangan perlu mengevaluasi pendekatan yang selama ini digunakan dan mencari penyebab potensi penerimaan belum dapat dikonversi menjadi penerimaan negara secara optimal.

Misbakhun juga menyoroti pemanfaatan akses data perbankan, pertukaran informasi keuangan lintas negara melalui Automatic Exchange of Information (AEOI), serta implementasi sistem administrasi perpajakan Coretax. Instrumen tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. "Jangan berharap hasil yang berbeda kalau caranya sama. Kalau butuh undang-undang, kita kasih," tegasnya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyatakan masih terdapat ruang untuk mengoptimalkan penerimaan negara hingga akhir 2026. DJP akan memusatkan upaya pada perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan pengawasan yang lebih akurat. "Ukuran keberhasilan kita adalah penerimaan negara yang kuat, dunia usaha yang tumbuh sehat, serta masyarakat yang semakin sejahtera," tutur Bimo.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I Yunirwansyah mengatakan upaya perluasan basis pajak telah memberikan tambahan penerimaan sebesar Rp1,8 triliun. Tambahan tersebut berasal dari wajib pajak yang sebelumnya belum membayar pajak.

Capaian tersebut menjadi salah satu indikator upaya DJP menjangkau potensi penerimaan yang selama ini belum tergarap. Namun, dengan realisasi penerimaan pajak Jawa Barat yang baru mencapai 63% dari target hingga akhir September, upaya optimalisasi masih perlu dilanjutkan untuk mengejar kekurangan penerimaan sekitar Rp45 triliun sampai penghujung tahun.