Reshuffle Kabinet Momentum Pemerintah Perkuat Kinerja dan Pastikan Asta Cita Berjalan Konkret

AKURAT.CO Perubahan susunan kabinet merupakan bagian dari kewenangan Presiden sekaligus momentum untuk memastikan bahwa pemerintahan memiliki kapasitas yang semakin kuat dalam menjawab berbagai tantangan nasional.

Menyikapi reshuffle kabinet hari ini, Kamis (1/10/2026), Deputi Direktur Pradipa Institute, Agus Surono berpandangan, ukuran keberhasilan reshuffle tidak semata-mata terletak pada siapa yang menduduki posisi tertentu.

Keberhasilan reshuffle berpatok pada sejauhmana perubahan itu mampu menghasilkan perbaikan kinerja pemerintahan, koordinasi lintas sektor, kepastian kebijakan, serta manfaat yang dirasakan masyarakat.

Baca Juga: Prabowo Reshuffle Kabinet, Ini Daftar Menteri dan Wamen yang Dilantik Hari Ini

Visi besar pemerintahan melalui Asta Cita perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang terukur, konsisten, dan dapat dievaluasi secara terbuka. Karena itu, Pradipa Institute menyampaikan 12 catatan dan harapan, sebagai berikut.

Pertama, penguatan tata kelola pemerintahan. Kabinet baru perlu memperkuat koordinasi antarkementerian dan mengurangi tumpang tindih kebijakan.

"Setiap kementerian harus memiliki indikator kinerja yang jelas, target yang realistis, serta mekanisme evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," kata Agus Surono di Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Kedua, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan penciptaan lapangan kerja. Menurut Agus, kebijakan ekonomi perlu memberikan perhatian terhadap industri nasional, UMKM, investasi produktif, peningkatan daya saing, serta penciptaan pekerjaan yang layak.

"Pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan menjadi peningkatan daya beli dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat," ujarnya.

Ketiga, hilirisasi dan industrialisasi perlu menghasilkan nilai tambah di dalam negeri. Dikatakan Agus, agenda hilirisasi hendaknya tidak berhenti pada peningkatan investasi dan ekspor komoditas, tetapi dilanjutkan dengan penguatan teknologi, kapasitas industri nasional, kualitas tenaga kerja, dan keterlibatan pelaku usaha domestik.

Keempat, ketahanan pangan dan kesejahteraan petani harus menjadi perhatian utama. Upaya mencapai ketahanan pangan membutuhkan kebijakan yang terintegrasi dari produksi, irigasi, pupuk, benih, distribusi, hingga kepastian harga dan kesejahteraan petani.