Misbakhun: Bansos dan Subsidi Berlapis Berhasil Jaga Daya Beli Masyarakat di Paruh Pertama 2026

AKURAT.CO Komisi XI DPR RI menilai berbagai program bantuan sosial (bansos) dan subsidi pemerintah masih menjadi instrumen utama dalam menjaga daya beli masyarakat sepanjang semester pertama tahun ini. 

Kebijakan tersebut dinilai mampu menahan penurunan konsumsi rumah tangga, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah hingga kelas menengah rentan.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan, pemerintah menerapkan pola intervensi yang berbeda sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing kelompok masyarakat.

Baca Juga: Dulu Sering Ditalangi BUMN, Misbakhun: Pemerintah Kini Lebih Disiplin Bayar Subsidi PSO

"Bantuan sosial kita mempunyai beberapa tipe, ada yang sifatnya langsung maupun tidak langsung," kata Misbakhun dikutip dari YouTube CNBC Indonesia dalam acara Power Lunch, Jumat (7/8/22026).

Menurut Misbakhun, kelompok masyarakat yang berada pada desil empat ke bawah menjadi prioritas penerima bantuan langsung karena memiliki keterbatasan ekonomi yang lebih besar dibanding kelompok lainnya.

"Tujuannya agar mereka yang sudah masuk kategori penerima bantuan ini tidak turun status ekonomi. Mereka membutuhkan bantuan langsung tunai, bantuan kebutuhan pokok, bantuan pendidikan hingga program Makan Bergizi Gratis," ujarnya.

Sementara itu, kelompok masyarakat pada desil lima hingga tujuh memperoleh dukungan pemerintah melalui berbagai skema subsidi.

"Kelompok ini biasanya mendapatkan intervensi secara tidak langsung dalam bentuk subsidi dari negara. Mereka merupakan kelompok kelas menengah yang rentan," katanya.

Menurut Misbakhun, subsidi tersebut mencakup berbagai sektor mulai dari bahan bakar minyak (BBM), listrik, LPG 3 kilogram hingga transportasi umum.

Misbakhun mencontohkan masyarakat yang menggunakan MRT, LRT maupun Transjakarta secara tidak langsung menikmati subsidi yang diberikan pemerintah sehingga biaya transportasi menjadi lebih rendah.

"Orang yang menggunakan transportasi umum semuanya mendapatkan subsidi. Ini yang sebenarnya dinikmati masyarakat, meskipun sering kali tidak disadari," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga tetap mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi energi sebagai upaya menjaga kemampuan konsumsi masyarakat.

"Bayangkan kita mengalokasikan ratusan triliun rupiah untuk subsidi dan kompensasi energi, baik BBM, listrik maupun LPG tiga kilogram. Tujuannya agar kapasitas masyarakat untuk melakukan konsumsi tetap terjaga," kata Misbakhun.

Ketua Komisi XI itu menilai keberadaan subsidi tersebut menjadi salah satu bantalan penting ketika tekanan terhadap daya beli masyarakat masih terjadi.

Meski demikian, Misbakhun mengingatkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada ketepatan sasaran serta kesinambungan pelaksanaan di lapangan.

Menurutnya, masyarakat sering kali merasa tidak memperoleh manfaat dari APBN karena banyak bentuk subsidi yang tidak diterima dalam bentuk uang tunai.

"Kadang masyarakat merasa negara tidak hadir. Padahal mereka menikmati subsidi setiap hari, mulai dari transportasi, energi sampai pendidikan. Hanya saja manfaat itu tidak selalu terlihat secara langsung," tuturnya.

Misbakhun juga menambahkan, berbagai program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga konsumsi rumah tangga yang selama ini masih menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.