Misbakhun Pertanyakan Outlook Negatif Rating Agency di Tengah Pertumbuhan Ekonomi RI Sebesar 5,61 Persen

AKURAT.CO Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mempertanyakan keputusan sejumlah lembaga pemeringkat internasional yang memberikan outlook negatif terhadap Indonesia setelah terjadi pergantian Menteri Keuangan. 

Menurutnya, penilaian tersebut perlu dilihat secara lebih komprehensif karena indikator fundamental ekonomi nasional masih menunjukkan kinerja yang positif.

Dalam forum ekonomi di Jakarta, Misbakhun menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada pada tren yang kuat meski dunia masih dibayangi ketidakpastian global.

Baca Juga: Misbakhun Ungkap Agenda Besar UU P2SK: Patriot Bond hingga Pusat Finansial Global

"Ekonomi kita dalam dua kuartal terakhir tumbuh 5,39 persen pada kuartal IV 2025 dan 5,61 persen pada kuartal I 2026. Itu menjadi salah satu pertumbuhan tertinggi dalam sekitar satu dekade terakhir," kata Misbakhun dalam acara Mid year Economic Outlook 22026; The New Rules of Survival In Uncertain Times di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Misbkahun kemudian mempertanyakan dasar perubahan persepsi pasar yang muncul setelah Presiden melakukan pergantian Menteri Keuangan.

"Pertanyaan saya kepada rating agency sederhana. Dengan kondisi ekonomi yang sama seperti sekarang, kalau Menteri Keuangannya tidak berganti, apakah outlook mereka akan berbeda?" ujarnya.

Menurut Misbakhun, perubahan pejabat merupakan keputusan politik yang berada dalam kewenangan Presiden. Ia menilai keputusan tersebut tidak serta-merta mengubah fundamental ekonomi nasional yang selama ini menjadi dasar penilaian investor.

Misbakhun mengatakan kondisi ekonomi riil dan persepsi pasar tidak selalu bergerak searah. Ia menilai Indonesia saat ini menghadapi tekanan sentimen yang lebih besar dibandingkan perubahan pada indikator fundamental.

"Fundamental ekonomi kita kuat, tetapi yang berkembang justru sentimen negatif dan persepsi negatif. Pasar kemudian ikut tertekan," katanya.

Menurut Misbakhun, persepsi tersebut berdampak pada volatilitas pasar keuangan, termasuk pergerakan nilai tukar rupiah maupun pasar modal.

Dalam praktiknya, lembaga pemeringkat seperti S&P Global Ratings, Moody's Ratings, dan Fitch Ratings memang tidak hanya menilai indikator makroekonomi, tetapi juga memperhitungkan stabilitas kebijakan, tata kelola pemerintahan, prospek fiskal, dinamika politik, serta efektivitas institusi dalam menentukan sovereign rating suatu negara.

Sovereign rating menjadi salah satu acuan penting bagi investor global dalam mengukur risiko investasi di suatu negara. Perubahan outlook, meski belum mengubah peringkat kredit, dapat memengaruhi persepsi risiko dan biaya pendanaan pemerintah maupun korporasi.

Pernyataan Misbakhun didasarkan pada capaian pertumbuhan ekonomi domestik yang menurutnya masih menunjukkan daya tahan di tengah perlambatan global.

Selain pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), ia juga menyinggung penerimaan perpajakan yang disebut meningkat signifikan sepanjang 2026. "Penerimaan pajak kita tahun 2026 tumbuh 22 persen," ujarnya.

Penerimaan negara menjadi salah satu indikator yang diperhatikan dalam menjaga keberlanjutan fiskal karena berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah membiayai belanja negara, subsidi, hingga pembangunan infrastruktur.

Di sisi lain, pemerintah juga masih mempertahankan berbagai kebijakan stabilisasi, termasuk menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tidak mengalami kenaikan hingga akhir tahun.

Misbakhun pun mengakui tekanan eksternal masih membayangi perekonomian dunia. Ia menyinggung tingginya suku bunga global, konflik geopolitik, hingga ketidakpastian perdagangan internasional sebagai faktor yang memengaruhi arus modal ke negara berkembang.

Kondisi tersebut juga menjadi perhatian berbagai lembaga internasional. Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia dalam sejumlah proyeksi terbaru sama-sama mengingatkan bahwa fragmentasi perdagangan, ketegangan geopolitik, dan volatilitas pasar keuangan masih menjadi risiko utama terhadap pertumbuhan ekonomi global.

Dalam situasi tersebut, Misbakhun menilai penilaian terhadap Indonesia seharusnya tidak hanya didasarkan pada dinamika politik jangka pendek.

"Yang harus dilihat adalah apakah fundamental ekonomi berubah atau tidak. Kalau fundamentalnya tetap kuat, maka penilaiannya juga harus objektif," katanya.