IMF Pangkas Proyeksi Global, Perang dan Harga Minyak Jadi Pemicu Utama

AKURAT.CO International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2026 menjadi 3,1%, turun dari estimasi Januari sebesar 3,3%, seiring lonjakan harga minyak akibat konflik di Timur Tengah.

Dalam laporan World Economic Outlook terbaru, IMF juga menaikkan proyeksi inflasi global, mencerminkan kenaikan harga energi dan pangan.

Revisi ini muncul setelah perang di kawasan Timur Tengah memicu gangguan pasokan energi global.

Baca Juga: Menkeu: IMF, Bank Dunia dan Investor Global Merespons Positif Kebijakan Fiskal Indonesia

Dikutip dari laman bloomberg, IMF menilai guncangan minyak berpotensi meluas jika konflik berkepanjangan dan merusak infrastruktur energi, bahkan membuka risiko resesi di sejumlah negara.

Secara historis, lonjakan harga minyak kerap menjadi pemicu perlambatan ekonomi global. Pada krisis energi sebelumnya, kenaikan harga energi berdampak langsung pada inflasi dan daya beli masyarakat.

Data terbaru menunjukkan dinamika ekonomi global yang tidak merata. Dimana ekonomi China tumbuh lebih kuat pada kuartal I, sementara inflasi grosir Amerika Serikat pada Maret hanya naik 0,5% dan indikator inti 0,1%. Di Inggris, produk domestik bruto (PDB) tumbuh 0,5% pada Februari, tertinggi dalam dua tahun.

Kenaikan harga energi berpotensi meningkatkan biaya produksi dan harga barang, yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat. Bagi pasar keuangan, kondisi ini meningkatkan volatilitas dan ketidakpastian.

Beberapa negara eksportir energi justru diuntungkan. Norwegia mencatat rekor nilai ekspor minyak, sementara ekspor minyak AS melonjak hingga melampaui 5 juta barel per hari, level tertinggi sejak September 2025.

Baca Juga: IMF: Perang Iran Tekan Ekonomi Global, Harga Minyak Kembali Tembus US$100 per Barel

Oleh sebab itu, arah konflik Timur Tengah dan stabilitas harga energi akan menjadi faktor utama.

Sebab IMF menilai tekanan inflasi dan pertumbuhan global akan sangat bergantung pada durasi konflik dan respons kebijakan negara-negara besar.