BI Taksir CAD 2025 Tembus 0,7 Persen PDB, Berpeluang Surplus Tipis

Proyeksi tersebut mencerminkan fundamental eksternal Indonesia yang dinilai tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global.

 

Gubernur BI, Perry Warjiyo menyampaikan hal itu dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI edisi November 2025 di Jakarta, Rabu (19/11/2025). Perry menegaskan bahwa neraca pembayaran Indonesia (NPI) sepanjang tahun ini diperkirakan berada dalam kondisi yang berdaya tahan.

 

"Prospek NPI pada 2026 juga diproyeksikan tetap solid. Keyakinan tersebut didukung oleh defisit transaksi berjalan yang rendah serta aliran modal yang berpotensi meningkat seiring membaiknya prospek ekonomi nasional," jelasnya. 

 

 

Menurut BI, ketahanan eksternal Indonesia hingga saat ini masih terjaga. Hal itu terlihat dari kondisi NPI yang tetap positif dan mampu menopang stabilitas makroekonomi di tengah ketidakpastian global.

 

Pada kuartal III-2025, transaksi berjalan diperkirakan mencatat surplus. Peningkatan itu didorong oleh kenaikan ekspor nonmigas, termasuk penjualan minyak kelapa sawit (CPO) ke India, logam mulia dan perhiasan ke Swiss, serta batu bara ke Tiongkok.

 

Dari sisi transaksi modal dan finansial, investasi langsung diprediksi tetap kuat. Optimisme investor terhadap prospek ekonomi domestik menjadi salah satu faktor yang menopang aliran masuk penanaman modal asing.

 

Namun demikian, BI mencatat bahwa investasi portofolio sempat mengalami net outflows. Kondisi itu dipicu oleh meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global, yang memengaruhi preferensi investor terhadap aset negara berkembang.

 

Situasi tersebut mulai membaik pada kuartal IV-2025. Hingga 17 November 2025, investasi portofolio mencatat net inflow senilai USD1,8 miliar, terutama dari aliran modal ke pasar saham.

 

Selain itu, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2025 meningkat menjadi USD149,9 miliar. Peningkatan ini memperkuat kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas eksternal.

 

Dengan cadangan devisa tersebut, Indonesia memiliki kecukupan untuk membiayai 6,2 bulan impor atau 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka itu jauh melampaui standar kecukupan internasional yang berada di kisaran tiga bulan impor.