Menelaah Ambisi Trump Jadikan AS Sebagai Ibu Kota Kripto Dunia

AKURAT.CO Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump kini tengah mengambil langkah besar untuk mempercepat adopsi aset digital. Melalui pengesahan GENIUS Act dan berbagai kebijakan baru, Trump berambisi menjadikan AS sebagai “ibu kota kripto dunia.”

Namun, di balik narasi kemajuan tersebut, sejumlah pihak menilai ada agenda tersembunyi yang patut diwaspadai.

Salah satunya datang dari CEO platform perdagangan kripto P2P NoOnes, Ray Youssef. Dikutip dari podcast bersama BeInCrypto, Selasa (28/10/2025), ia menuding bahwa pemerintah AS sebenarnya tengah mempersiapkan apa yang disebutnya sebagai “penghancuran terkendali” terhadap industri kripto global.

Menurutnya, langkah-langkah yang diambil Washington tidak sekadar mengatur, melainkan mengendalikan penuh ekosistem aset digital dengan Binance sebagai kunci utama.

Baca Juga: Tertinggi Sepanjang Sejarah, Nilai Merger dan Akuisisi Kripto Tembus USD10 Miliar di Kuartal II-2025

Binance, bursa kripto terbesar di dunia yang didirikan Changpeng Zhao (CZ) pada 2017, memang telah menempuh perjalanan yang luar biasa. Dalam waktu singkat, platform tersebut menjadi pusat perdagangan aset digital global dengan lebih dari 400 jenis mata uang kripto.

Namun, di balik pertumbuhan itu, Binance juga menghadapi tekanan hukum dan tuduhan pelanggaran regulasi, terutama dari otoritas Amerika Serikat.

Pada 2023, CZ mengaku bersalah atas pelanggaran Bank Secrecy Act dan setuju membayar denda sebesar USD50 juta. Sementara itu, Binance juga diwajibkan membayar USD4,3 miliar, salah satu denda terbesar dalam sejarah korporasi global.

Tak hanya itu, pada 2024, CZ sempat mendekam di penjara selama empat bulan dan dilarang kembali menjabat posisi eksekutif di perusahaannya.

Setelah dibebaskan, CZ tetap berada di luar Amerika Serikat, sementara pemerintah AS menempatkan seorang pemantau kepatuhan di dalam Binance. Menurut Youssef, langkah ini menandai pergeseran kekuasaan di mana “kendali sebenarnya” atas Binance kini berada di tangan Washington.

Baca Juga: Transparansi Aset Kripto Diperkuat, OJK dan IAI Terbitkan Panduan Baru

“Binance kini dijalankan oleh Paman Sam, bukan lagi oleh orang-orang Cina,” ujarnya.

Situasi semakin menarik ketika Presiden Trump baru-baru ini memberikan pengampunan kepada CZ. Keputusan itu menghapus catatan kejahatannya dan mengizinkan dia kembali beroperasi di AS.

Gedung Putih menyebut langkah tersebut sebagai simbol berakhirnya “perang Biden terhadap kripto.” Namun, bagi Youssef, hal ini justru memperkuat dugaan bahwa ada kolaborasi terselubung antara Binance dan pemerintah AS.

Youssef menilai, pengampunan tersebut bukan sekadar bentuk dukungan terhadap industri kripto, melainkan bagian dari strategi untuk mengontrolnya dari dalam.

Ia berpendapat bahwa Washington sedang menyiapkan Binance untuk memainkan peran seperti FTX, namun dengan skala yang jauh lebih besar. Ia menyebutnya sebagai “penghancuran terkendali” yang akan mengguncang kepercayaan global terhadap aset digital.

Menurut teori Youssef, pemerintah AS berencana memicu kejatuhan pasar kripto sebagai cara untuk memperkenalkan sistem moneter baru yang terpusat. Dengan menguasai bursa terbesar seperti Binance, AS dapat memantau arus likuiditas global dan mengendalikan perilaku pasar.

Tujuan akhirnya, kata Youssef, adalah memperlemah mata uang-mata uang nasional dan membuka jalan bagi mata uang global yang dikontrol negara.

Dirinya menegaskan, strategi ini bukan hanya tentang regulasi, melainkan tentang kepemilikan penuh terhadap sistem keuangan baru. “Mereka ingin krisis besar terjadi agar dapat memperkenalkan sistem baru yang telah mereka siapkan,” ujarnya.

Youssef bahkan membandingkan skenario ini dengan perubahan drastis di dunia keuangan setelah tragedi 11 September 2001, ketika pemerintah memperketat pengawasan dengan dalih keamanan nasional.

Meski begitu, sejarah mencatat bahwa pasar kripto telah berulang kali selamat dari guncangan besar, mulai dari kebangkrutan Mt. Gox, keruntuhan ICO, hingga skandal FTX. Setiap krisis justru memperkuat desentralisasi dan kesadaran akan pentingnya kepemilikan aset mandiri (self-custody).

Namun, Youssef memperingatkan bahwa kali ini bisa berbeda. Ia memprediksi bahwa kejatuhan Binance akan dijadikan alasan bagi pemerintah untuk memperluas kendali terhadap seluruh ekosistem kripto.

Dalam pandangannya, perang yang sebenarnya bukan antara perusahaan atau negara, melainkan antara kontrol terpusat dan kebebasan finansial yang terdesentralisasi. Ia mengajak masyarakat untuk menarik dana dari bursa terpusat dan beralih ke platform independen yang menjamin kendali penuh atas aset.

“Kita tidak bisa berharap pada regulator. Kita sendiri yang harus mengambil tanggung jawab,” ujarnya.

Perkembangan terbaru di Amerika Serikat saat ini menandai babak baru dalam hubungan antara pemerintah dan industri kripto. Janji Trump untuk menjadikan AS sebagai “ibu kota kripto dunia” mungkin tampak menjanjikan, tetapi bagi sebagian orang seperti Ray Youssef, di balik retorika kemajuan itu tersimpan rencana kontrol yang jauh lebih besar.