Kenaikan Biaya Visa H-1B Dinilai Ancam Inovasi dan Daya Saing AS

AKURAT.CO Keputusan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menaikkan biaya aplikasi visa H-1B menjadi USD100.000 (sekitar Rp 1,6 miliar) menuai kritik tajam dari kalangan dunia usaha.

Sejumlah asosiasi industri menilai kebijakan tersebut berpotensi menghambat inovasi dan menurunkan daya saing ekonomi Amerika Serikat di panggung global.

Dalam sebuah surat yang dikirim kepada Presiden Trump pada Jumat (3/10) dikutip dari laman reuters, koalisi yang terdiri atas sekitar selusin kelompok bisnis, termasuk Business Software Alliance dan National Retail Federation, menyampaikan kekhawatiran mereka.

Baca Juga: Trump Kantongi Lebih dari Rp1.500 Triliun dari Penyelesaian Gugatan dengan YouTube, Meta, Disney dan Media Besar

Mereka menilai biaya baru itu akan mempersempit akses terhadap tenaga kerja asing terampil yang selama ini menjadi tulang punggung berbagai sektor strategis.

“Kami meminta pemerintah bekerja sama dengan industri dalam melakukan reformasi yang diperlukan tanpa menambah tantangan signifikan yang sudah dihadapi pemberi kerja dalam merekrut dan mempertahankan talenta terbaik,” tulis koalisi tersebut dalam suratnya.

Sejumlah perusahaan teknologi besar seperti Microsoft, Amazon, dan Walmart selama ini mengandalkan program H-1B untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja mereka.

Kebijakan baru tersebut dikhawatirkan akan memperlambat perekrutan talenta global dan berdampak langsung pada sektor-sektor penting seperti kecerdasan buatan (AI) dan rekayasa biomedis.

“Pendekatan baru terhadap visa H-1B akan merugikan tujuan pemerintahan untuk memastikan AS tetap menjadi pemimpin dalam AI dan mendorong pertumbuhan manufaktur,” demikian pernyataan kelompok industri tersebut.

Baca Juga: Donald Trump Berambisi Raih Hadiah Nobel Perdamaian 2025, Pakar Sebut Peluangnya Tipis

Kekhawatiran juga muncul dari industri semikonduktor, dengan anggota seperti Intel, TSMC, dan Samsung menilai pembatasan akses terhadap tenaga kerja global akan memperlebar jarak AS dari negara pesaing dalam perlombaan teknologi.

Meski Gedung Putih menyebut kebijakan ini sebagai langkah untuk mendorong penggunaan talenta domestik, kalangan dunia usaha menilai pembatasan tersebut justru dapat berbalik arah.

Mereka khawatir AS kehilangan daya tariknya bagi talenta global yang menjadi motor penggerak inovasi.