Dukung Ukraina, G7 Janji Bekukan Aset Rusia dan Pertimbangkan Sanksi Tambahan

AKURAT.CO Meski terjadi pelunakan dalam redaksi resmi komunike, negara-negara anggota G7 menegaskan komitmen solid terhadap Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia yang disebut 'brutal.

Dalam pernyataan akhir yang dirilis Jumat (23/5/2025) lalu, G7 menyatakan dukungan penuh terhadap kedaulatan Ukraina dan menjanjikan pembekuan aset Rusia hingga agresi berakhir.

“Kami bekerja bersama, berdiri berdampingan untuk mendukung Ukraina,” ujar Menteri Keuangan Kanada, Francois-Philippe Champagne dikutip dari laman reuters.

ukBaca Juga: Peretas Rusia Eksploitasi Kerentanan Email dan VPN untuk Memata-matai Logistik Bantuan Ukraina

Pernyataan tersebut mengemuka pasca serangkaian diskusi selama tiga hari di Banff, Kanada, yang juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Ukraina, Serhiy Marchenko.

Marchenko menyampaikan langsung situasi terbaru di negaranya dan menyerukan peningkatan bantuan internasional, khususnya di bidang rekonstruksi pascaperang.

G7 tidak mencantumkan kata ilegal untuk menggambarkan invasi Rusia dalam komunike resmi, berbeda dari dokumen tahun sebelumnya. Namun Champagne menegaskan bahwa hal itu tidak berarti perubahan posisi.

“Invasi itu tetap ilegal, dan pesan kami tetap jelas,” ucapnya.

Komunike menyebut G7 siap mempertimbangkan sanksi tambahan jika tidak tercapai kesepakatan gencatan senjata. Namun, belum ada rincian mengenai kebijakan spesifik, seperti revisi batas harga minyak Rusia yang sebelumnya didorong Inggris.

Baca Juga: Rusia Isyaratkan Gencatan Senjata dengan Ukraina: Bola Panas di Tangan Zelenskyy

Sementara itu, isu konsentrasi pasar dan ketahanan rantai pasok juga dibahas, sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem ekonomi global dari potensi gangguan geopolitik.

Dengan nada lebih hati-hati dan penuh kalkulasi, G7 berupaya menjaga keseimbangan antara tekanan terhadap Rusia dan diplomasi yang efektif antaranggota.

Pertemuan ini disebut menjadi pengantar penting menuju KTT G7 berikutnya yang dijadwalkan berlangsung Juni mendatang dengan kehadiran Presiden AS Donald Trump.