Inflasi RI 2024 Terkendali Tapi di Papua Pegunungan Tembus 5,36 Persen

AKURAT.CO Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian bersyukur bahwa inflasi Indonesia pada Desember 2024, yang dihitung secara year-on-year (YoY) dibandingkan dengan Desember 2023, berhasil terkendali pada angka 1,57%.

Angka ini berada dalam batas target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu antara 1,5% hingga 3,5% dengan target ideal di level 2,5% plus minus 1%.

Tito menjelaskan bahwa inflasi Indonesia pada Desember 2024 menunjukkan angka yang lebih rendah dari target tengah, yang artinya kondisi perekonomian masih cukup baik.

“Angka inflasi kita masih terkendali, dan dengan angka 1,57 persen, ini berarti inflasi berada di level bawah dari target yang diharapkan,” katanya usai rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah yang digelar secara hybrid, Senin (6/1/2025).

Baca Juga: Ini Penyebab Inflasi RI di 2024 Cuma 1,57 Persen, Terendah dalam Sejarah

Namun demikian, meski secara nasional inflasi Indonesia masih terkendali, Tito mencatat bahwa ada beberapa daerah yang mengalami inflasi yang relatif tinggi. Salah satu provinsi yang menjadi perhatian adalah Papua Pegunungan, dengan angka inflasi yang mencapai 5,36%.

Angka ini jauh melebihi target nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, yang maksimal berada pada level 3,5%. Tito mengingatkan bahwa kondisi ini perlu segera ditangani dengan mencari penyebab dan solusi yang tepat.

“Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Pegunungan, Velix Wanggai, hadir dalam rapat ini. Tolong segera cari penyebabnya dan solusi atas kondisi ini,” tegas Tito.

Inflasi yang tinggi di Papua Pegunungan memerlukan perhatian khusus agar dapat segera dikendalikan, mengingat dampaknya yang cukup besar ke daya beli masyarakat. Selain Papua Pegunungan, beberapa provinsi lainnya juga mengalami inflasi yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, seperti Papua Tengah (3,27%), Papua Barat (2,53%), dan Bali (2,34%).

Beberapa provinsi lain yang juga mencatatkan inflasi di atas 2% adalah Aceh (2,17%), Sumatera Utara (2,12%), Kepulauan Riau (2,09%), dan Kalimantan Selatan (1,95%). Meskipun demikian, angka-angka inflasi ini masih berada dalam batas toleransi yang dapat diatasi dengan kebijakan yang tepat.

Di sisi lain, ada provinsi yang berhasil menjaga inflasi tetap rendah, bahkan di bawah angka nol, seperti Gorontalo, yang mencatatkan deflasi 0,79%. Keberhasilan provinsi ini dalam menjaga kestabilan harga patut diapresiasi, karena menunjukkan adanya pengelolaan yang baik terhadap ekonomi daerah tersebut.

Tito menyatakan bahwa pemerintah pusat terus bekerja sama dengan pemda dalam upaya menjaga inflasi agar tetap terkendali. Selain pengawasan terhadap pasokan barang dan distribusi yang lancar, pemerintah juga melakukan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal.

“Penting bagi setiap daerah untuk terus memantau harga-harga barang, khususnya bahan kebutuhan pokok, serta memastikan tidak ada praktek spekulatif yang dapat memicu kenaikan harga yang tidak wajar,” ujar Tito.