Ada Perang Dagang, Ini Saran Schroders Soal Strategi Moneter, Fiskal dan Perdagangan RI di 2025

Schroders Indonesia melalui laporan terbaru Outlook 2025 memberikan beberapa pandangan strategis bagi para pelaku pasar, pemerintah, dan investor untuk memanfaatkan peluang serta memitigasi risiko di tengah situasi yang tidak menentu.  

 

Seperti yang diketahui, Pemilu di Indonesia dan Amerika Serikat telah membawa arah baru dalam kebijakan global. Dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS, kebijakan pro-pertumbuhan seperti pemotongan pajak korporasi dan tarif perdagangan akan menjadi tantangan tersendiri bagi negara berkembang, termasuk Indonesia.  

 

 

Di sisi lain, pemerintahan baru di Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming diharapkan mampu memberikan dorongan fiskal untuk memacu pertumbuhan ekonomi domestik. 

 

"Ditahun pertama pemerintahan baru, kami melihat belanja fiskal yang agresif dapat menjadi faktor pendukung utama bagi ekonomi Indonesia," tulis hasil laporan tersebut. 

 

Beberapa waktu lalu Bank Indonesia (BI) kembali memperkenalkan Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebagai salah satu alat untuk menarik arus modal asing. Instrumen ini terbukti efektif, dengan kepemilikan asing mencapai Rp262 triliun pada akhir 2024.  

 

Namun, tantangan ke depan tidak kecil. Depresiasi Rupiah akibat arus keluar modal dari pasar negara berkembang menjadi risiko yang perlu diantisipasi, terutama jika kebijakan AS menyebabkan inflasi global meningkat.

 

Oleh karena itu, Schroders menyarankan bahwa BI perlu tetap fleksibel dan menggunakan SRBI secara strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas pasar.  

 

Sedangkan untuk pasar saham Indonesia, Schroders memproyeksikan sektor tersebut akan menghadapi volatilitas tinggi di tahun 2025, terutama karena dinamika global yang dipicu oleh kebijakan proteksionis AS. Namun, Schroders melihat peluang besar di sektor domestik.  

 

“Alokasi anggaran yang lebih besar untuk program pangan dan kenaikan gaji PNS dapat meningkatkan konsumsi domestik, yang pada akhirnya mendukung kinerja perusahaan-perusahaan lokal,” ungkap laporan tersebut.  

 

Selain itu, penurunan inflasi ke kisaran 1,5-3,5% memberikan ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya beli, meskipun kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% dapat memberikan tantangan tambahan.  

 

Pemerintah Indonesia telah menyusun anggaran yang mencerminkan pergeseran prioritas. Schroders mencatat bahwa proyek infrastruktur menjadi lebih selektif, sementara anggaran Ibu Kota Negara (IKN) mengalami pengurangan signifikan. Sebagai gantinya, dana dialokasikan untuk program pangan dan belanja lain yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.  

 

Di sisi lain, penerimaan pajak masih menjadi tantangan besar. Dengan proyeksi kenaikan pendapatan sebesar 12%, pemerintah harus bekerja lebih keras untuk memastikan target tersebut tercapai di tengah pelemahan harga komoditas global.