Reformasi Birokrasi dan Integritas Jadi Modal Pemerintah Sasar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

AKURAT.CO Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menetapkan target ambisius untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029. Target ini menjadi bagian dari visi besar menuju Indonesia Emas 2045. 

Dalam mewujudkan visi tersebut, Presiden menekankan pentingnya industrialisasi, hilirisasi, reformasi birokrasi, serta tata kelola pemerintahan yang bersih sebagai pilar utama pembangunan ekonomi.

“Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, diperlukan usaha ekstra dari seluruh elemen bangsa. Reformasi birokrasi dan tata kelola yang baik harus diiringi dengan penguatan integritas dan profesionalisme,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko), Susiwijono Moegiarso dalam acara Talkshow “Integritas dan Profesionalisme untuk Masa Depan Ekonomi yang Tangguh”, Kamis (5/12/2024), di Jakarta.

Acara yang digelar untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) ini merupakan inisiatif Kemenko Perekonomian bersama Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (Setjen Denas KEK). Kegiatan tersebut menjadi platform refleksi dan komitmen bersama untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Baca Juga: Dukung Program MBG, Bank Mandiri Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan

Sesmenko Susiwijono menegaskan bahwa reformasi tata kelola bukan hanya soal teknis administratif, tetapi juga menyangkut integritas sebagai landasan utama. Tanpa integritas, reformasi akan kehilangan arah, sedangkan tanpa profesionalisme, efisiensi dan efektivitas kebijakan sulit tercapai.

Sebagai penggerak utama kebijakan ekonomi, Kemenko Perekonomian bersama Setjen Denas KEK bertanggung jawab memastikan kebijakan yang mendukung investasi, penciptaan lapangan kerja, serta industrialisasi. Namun, tugas ini tidak lepas dari tantangan berupa benturan kepentingan dan praktik gratifikasi, yang dapat merusak reputasi institusi dan melemahkan kepercayaan publik.

“Mari jadikan integritas dan profesionalisme sebagai fondasi dalam setiap langkah kita demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” tambah Susiwijono.

Menurut Plt. Sekretaris Jenderal Denas KEK, Rizal Edwin, kolaborasi yang solid antarinstansi diperlukan untuk mengoordinasikan kebijakan yang mendorong kawasan ekonomi yang produktif dan mendukung hilirisasi. Langkah ini diyakini dapat memberikan nilai tambah signifikan pada sumber daya Indonesia.

Mantan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, salah satu narasumber talkshow, menyebut bahwa good governance harus menjadi prioritas untuk mencapai target ekonomi yang tinggi. “Praktik gratifikasi dan benturan kepentingan harus diberantas, karena keduanya merupakan hambatan utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Sementara itu, Amien Sunaryadi, mantan Ketua KPK, mengingatkan pentingnya pengawasan internal untuk memitigasi risiko korupsi di lingkungan pemerintahan. Ia juga mendorong implementasi teknologi untuk meningkatkan transparansi.

Turut hadir dalam acara tersebut Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera dan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN Elen Setiadi. Kedua pejabat ini menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi berjalan efektif dan efisien.

Dalam pandangan Vina Muliana, konten kreator edukasi yang juga menjadi narasumber, upaya meningkatkan profesionalisme harus dimulai dari individu di setiap lini pemerintahan. “Keteladanan dalam integritas akan menjadi panutan bagi generasi muda untuk menciptakan perubahan positif di masa depan,” katanya.