Demo Besar-besaran, Presiden Kenya Batal Naikkan Pajak
Demi Ermansyah | 28 Juni 2024, 15:08 WIB

AKURAT.CO Presiden Kenya, William Ruto menegaskan bahwa dirinya tidak lagi mendukung rancangan undang-undang kenaikan pajak. Dimana William meminta kepada seluruh anggota parlemen untuk membatalkan RUU tersebut.
Melansir dari Bloomberg, pembatalan RUU kenaikan pajak tersebut terjadi pasca banyaknya tekanan dari publik kepada pemerintahan akibat rancangan undang-undang kenaikan pajak baru senilai USD2,3 miliar. Dikabarkan demo besar-besaran tersebut menyebabkan sedikitnya 23 orang meninggal.
"Saya menolak untuk menyetujui RUU Keuangan 2024 dan meminta agar Majelis Nasional mempertimbangkannya kembali dengan rekomendasi untuk menghapus semua klausul, saya menjalankan pemerintahan, namun disisi lain saya juga memimpin rakyat. Dan rakyat telah berbicara," tulis permohonan pembatalan RUU dari William kepada ketua parlemen Kenya.
Baca Juga: Pertamina Eksplorasi Panas Bumi Di Kenya
Seperti yang diketahui, sebelumnya William mengusulkan pajak baru untuk memperbaiki keuangan negara dan mendapatkan lebih banyak pembiayaan dari Dana Moneter Internasional (IMF).
Pada Selasa, 25 Juni 2024, anggota parlemen dari koalisi yang berkuasa mendorong RUU tersebut, setelah menghapus beberapa pungutan yang lebih kontroversial, seperti pajak 16% untuk roti.
Meskipun rencana reformasi fiskal tersebut nampaknya disambut baik oleh pasar, namun sayang disisi lain malah memicu protes dari para masyarakat yang menghadapi kenaikan harga makanan dan tingkat pengangguran muda, yang dimana menurut Federasi Pengusaha Kenya mencapai 67%.
Seperti yang diketahui para demonstran menerobos barikade polisi dan menyerbu Majelis Nasional setelah anggota parlemen menyetujui undang-undang tersebut. Dalam pidatonya beberapa jam kemudian, Ruto menyebut aksi tersebut sebagai pengkhianatan dan menyatakan bahwa ia akan mengerahkan militer untuk meredam kekerasan lebih lanjut.
Perubahan sikap Ruto terjadi setelah mantan presiden Uhuru Kenyatta dan para pemimpin masyarakat sipil memintanya untuk berdialog dengan para demonstran. Sebagian besar demonstran adalah anak muda Kenya berusia 20-an dan 30-an tahun yang telah mengorganisir aksi mereka melalui media sosial.
Sementara demonstrasi anti-pemerintah di masa lalu biasanya diorganisir oleh politikus oposisi, demonstrasi kali ini tampak organik dan sebagian besar damai meskipun mereka menghadapi polisi yang menembakkan peluru tajam, gas air mata, dan meriam air.
"Saya mengusulkan keterlibatan dengan kaum muda bangsa kita untuk mendengarkan isu-isu mereka dan menyepakati bidang-bidang prioritas yang menjadi perhatian mereka. Saya juga mengusulkan agar dalam 14 hari ke depan, diadakan pertemuan multi-sektoral dan multi-pemangku kepentingan dengan tujuan untuk memetakan jalan ke depan," kata Ruto.
Meskipun Ruto juga menjanjikan langkah-langkah penghematan, termasuk anggaran perjalanan yang lebih ramping untuk dirinya sendiri, serta alokasi yang lebih kecil untuk perhotelan, pembelian kendaraan, dan renovasi, komitmen tersebut mungkin tidak cukup untuk meredakan massa.
"Menurut saya, kuatnya perasaan publik yang diekspresikan di media sosial dan jalan-jalan di Nairobi telah memaksa pemerintah untuk berpikir ulang," kata Nic Cheeseman, profesor demokrasi di University of Birmingham.
Pemerintahan Ruto telah menaikkan tarif pajak dan memperkenalkan langkah-langkah untuk membuat Kenya tidak terlalu bergantung pada pinjaman. Ini sejalan dengan reformasi fiskal yang disepakati dengan IMF pada tahun 2021.
RUU Keuangan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan tambahan sebesar KES302 miliar (USD2,3 miliar) guna membantu menutup defisit anggaran yang setara dengan 3,3% dari produk domestik bruto.
IMF, yang membantu negara-negara dengan defisit neraca pembayaran, sering kali merekomendasikan langkah-langkah penghematan untuk memperbaiki fundamental ekonomi, yang sering kali menyebabkan penderitaan jangka pendek sebagai harga untuk stabilitas jangka panjang.
Seperti yang diketahui para demonstran menerobos barikade polisi dan menyerbu Majelis Nasional setelah anggota parlemen menyetujui undang-undang tersebut. Dalam pidatonya beberapa jam kemudian, Ruto menyebut aksi tersebut sebagai pengkhianatan dan menyatakan bahwa ia akan mengerahkan militer untuk meredam kekerasan lebih lanjut.
Perubahan sikap Ruto terjadi setelah mantan presiden Uhuru Kenyatta dan para pemimpin masyarakat sipil memintanya untuk berdialog dengan para demonstran. Sebagian besar demonstran adalah anak muda Kenya berusia 20-an dan 30-an tahun yang telah mengorganisir aksi mereka melalui media sosial.
Sementara demonstrasi anti-pemerintah di masa lalu biasanya diorganisir oleh politikus oposisi, demonstrasi kali ini tampak organik dan sebagian besar damai meskipun mereka menghadapi polisi yang menembakkan peluru tajam, gas air mata, dan meriam air.
"Saya mengusulkan keterlibatan dengan kaum muda bangsa kita untuk mendengarkan isu-isu mereka dan menyepakati bidang-bidang prioritas yang menjadi perhatian mereka. Saya juga mengusulkan agar dalam 14 hari ke depan, diadakan pertemuan multi-sektoral dan multi-pemangku kepentingan dengan tujuan untuk memetakan jalan ke depan," kata Ruto.
Meskipun Ruto juga menjanjikan langkah-langkah penghematan, termasuk anggaran perjalanan yang lebih ramping untuk dirinya sendiri, serta alokasi yang lebih kecil untuk perhotelan, pembelian kendaraan, dan renovasi, komitmen tersebut mungkin tidak cukup untuk meredakan massa.
"Menurut saya, kuatnya perasaan publik yang diekspresikan di media sosial dan jalan-jalan di Nairobi telah memaksa pemerintah untuk berpikir ulang," kata Nic Cheeseman, profesor demokrasi di University of Birmingham.
Pemerintahan Ruto telah menaikkan tarif pajak dan memperkenalkan langkah-langkah untuk membuat Kenya tidak terlalu bergantung pada pinjaman. Ini sejalan dengan reformasi fiskal yang disepakati dengan IMF pada tahun 2021.
RUU Keuangan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan tambahan sebesar KES302 miliar (USD2,3 miliar) guna membantu menutup defisit anggaran yang setara dengan 3,3% dari produk domestik bruto.
IMF, yang membantu negara-negara dengan defisit neraca pembayaran, sering kali merekomendasikan langkah-langkah penghematan untuk memperbaiki fundamental ekonomi, yang sering kali menyebabkan penderitaan jangka pendek sebagai harga untuk stabilitas jangka panjang.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Belajar dari Jepang, Erick Thohir Ingin Timnas Indonesia Punya Dua Skuad Berkualitas
- 2Kalender Jawa 15 Oktober 2026: Watak Weton Kamis Kliwon Dikenal Ramah dan Mudah Bergaul
- 3Kalender Jawa 14 Oktober 2026: Rabu Wage Dikenal Punya Watak Teguh dan Penuh Pertimbangan
- 4Aprilia Buang Peluang Emas Meski Kuasai 4 Besar di Mandalika, Marc Marquez Pemenang Sesungguhnya!
- 5Kalender Jawa 13 Oktober 2026: Watak Weton Selasa Pon, Setia tetapi Mudah Cemburu
- 6Bangkai Kapal Tertua di Dunia Berusia 4.700 Tahun Ditemukan di Turki, Apa Saja yang Terungkap?
- 7Rusia Perluas Pangkalan Militer di Libya, NATO Terancam dari Dua Arah
- 8Trump Sudah Berhati-Hati Terlibat Perang, Netanyahu Berupaya Memicu Kembali Konfrontasi dengan Iran
- 9Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK
- 10Tudingan Ijazah Palsu Dirinya dan Gibran Terus Bergulir, Jokowi: Berpotensi Pengalihan Isu









