Kemenkeu: Belanja Untuk Perubahan Iklim Tak Miliki Patokan Ideal

AKURAT.CO Pemerintah menyatakan bahwa belanja negara untuk perubahan iklim tidak memiliki patokan angka ideal tertentu.

Menurut Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Bobby Wahyu Hernawan mengatakan, bahwa tidak ada angka pasti yang dianggap ideal untuk belanja pemerintah terkait perubahan iklim. 

“Jadi tadi memang kami sebut saat ini rata-rata belanja pemerintah pusat ya, mencapai 3,5 persen, idealnya berapa? Pertama, kami sampaikan sebenarnya dari standar global, tidak ada patokan angka yang ideal,” ujar Bobby di Bogor, Rabu (29/5/2024).

Baca Juga: Sasar Target NZE 2060, DEN Sarankan Pemerintah Benahi Tata Kelola EBT

Artinya, menurut Bobby, 10 % atau lebih, lebih baik dan sebagainya, sebenarnya tidak ada patokan atau standar global.

Selanjutnya, Bobby menjelaskan bahwa meskipun beberapa negara memiliki belanja yang berada di bawah 2%, tidak ada standar global yang mengharuskan suatu angka tertentu. "Tapi jawaban lugasnya adalah tidak ada patokan sebaiknya berapa," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Bobby juga menekankan bahwa perubahan iklim adalah tanggung jawab semua pihak, bukan hanya pemerintah. 

"Agenda perubahan iklim ini adalah global public goods atau merupakan barang publik yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Artinya, tidak hanya pemerintah melalui spending ataupun kebijakan lainnya, tapi semua pihak, baik internasional, kemudian di dalam negeri," jelasnya.

Menurut Bobby, peran pemerintah tetap penting sebagai katalisator utama dalam upaya-upaya terkait perubahan iklim. Dan pemerintah terus menginisiasi berbagai hal untuk menarik keterlibatan dari pihak lain dalam pembiayaan perubahan iklim. 

"Namun memang betul, pemerintah salah satunya adalah menjadi katalisator utama untuk upaya-upaya ini. Tentunya pemerintah pasti sebagai motor utama, terlibatan para pihak yang lain," tambah Bobby.

Dalam pembiayaan global public goods, Bobby menekankan pentingnya concessionality. Serta, ia menegaskan bahwa biaya untuk perubahan iklim tidak boleh setinggi proyek komersial karena ini untuk kemaslahatan umat.

"Kata kuncinya kalau kita bicara global public goods adalah pembiayaan yang sifatnya adalah concessionality-nya," ujarnya.

Bobby juga menyinggung bahwa perubahan iklim telah menjadi prioritas global dan ancaman bersama, oleh karena itu, diperlukan sinergi dari berbagai pihak. 

"Jadi, perubahan iklim adalah global public goods dan merupakan tanggung jawab bersama dan pemerintah tentunya seringkali bertindak sebagai motor atau katalisator untuk keterlibatan sinergi para pihak," katanya.

Ia juga menegaskan kembali bahwa tidak ada angka yang ideal untuk belanja pemerintah dalam menangani perubahan iklim. "Jadi tadi untuk angka tidak ada sebenarnya berapa yang ideal dan sebagainya," tegasnya.