Memahami Pajak Transaksi Digital, Apa yang Perlu Dipersiapkan Oleh Perusahaan?

AKURAT.CO Kebijakan perluasan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang diimplementasikan mulai 9 November 2026, sempat memicu spekulasi di tengah masyarakat dan pelaku usaha, mengenai kemungkinan munculnya beban pajak baru pada seluruh transaksi digital.
Untuk meredakan kekhawatiran tersebut, tax expert dari BDO di Indonesia memberikan edukasi dan panduan objektif guna meluruskan persepsi publik. Sekaligus membantu perusahaan mempersiapkan transisi kepatuhan pajak mereka secara presisi.
Pemerintah saat ini resmi mengaktifkan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Pihak Direktorat Jenderal Pajak telah menegaskan bahwa mekanisme ini bukanlah pengenaan jenis pajak baru yang ditujukan bagi transaksi keuangan maupun perbankan domestik secara umum.
Kebijakan ini murni dirancang sebagai sistem pemungutan PPN yang secara spesifik menargetkan pembelian barang dan jasa digital dari luar negeri yang memenuhi prasyarat.
Menyikapi perkembangan aturan perpajakan ini, Irwan Kusumanto, selaku Managing Partner KKP Kusumanto dan Rekan sekaligus Head of Tax BDO di Indonesia, menyatakan bahwa pihaknya sangat memaklumi keresahan di sektor bisnis terkait potensi tambahan beban pada ekosistem transaksi digital.
Baca Juga: Menyongsong Era Baru Pajak Marketplace, BDO di Indonesia Dorong Korporasi Perkuat Langkah Mitigasi
"Sangat esensial untuk meluruskan asumsi publik bahwa SPP-TDLN bukanlah instrumen pajak baru, melainkan metode penarikan PPN yang menyasar layanan digital dari penyedia lintas negara," ujarnya, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
"Fokus kebijakan ini adalah menghadirkan perlakuan yang setara (level playing field) antara penyedia layanan domestik dan mancanegara, tanpa mendisrupsi aktivitas operasional transaksi perbankan lokal sehari-hari," tambahnya menjelaskan.
Seiring dengan integrasi pemungutan PPN otomatis lewat sistem lembaga keuangan dan payment gateway, dunia usaha dituntut untuk merespons tahapan adaptasi ini dengan sigap. Setiap perusahaan diwajibkan untuk meninjau kembali rekam jejak transaksi, metode pencatatan, alur pemungutan pajak, hingga sistem akuntansi yang selama ini berjalan.
Mengenai urgensi persiapan di tataran internal, Irwan memberikan rekomendasi lebih lanjut.
"Pelaku industri harus mengambil langkah proaktif dalam mengevaluasi serta menata ulang sistem akuntansi dan pencatatan histori transaksi mereka," sarannya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kalender Jawa 19 November 2026: Weton Kamis Kliwon Punya Ambisi Besar dan Jiwa Pemimpin
- 2Prediksi Skor Denmark vs Norwegia 18 November 2026: Haaland Wajib Menang, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
- 3Siapa Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres? Ini Nama yang Diusulkan
- 4Prediksi Skor Yunani vs Serbia 17 November 2026: Tuan Rumah Diunggulkan
- 5Profil Felicia Tissue, Mantan Kekasih Kaesang Pangarep, Pengusaha Kuliner Lulusan SUSS yang Kini Resmi Menikah dengan Kevin
- 6Ramalan Zodiak Minggu Ini 16–22 November 2026: Peluang Rezeki hingga Asmara
- 7Live Streaming Singapura vs Brasil Hari Ini, Cek Jam Tayangnya!
- 8Prediksi Skor Jerman vs Belanda 17 November 2026: Die Mannschaft Wajib Menang, Oranje Lebih Nyaman
- 9Prabowo: KTT APEC Bawa Hasil Nyata untuk Indonesia, Investasi Rp1.600 Triliun di Depan Mata
- 10Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa







