Indonesia Butuh Rp8440 Triliun untuk NDC, Bos BPDLH: Gak Cukup Kalau Andelin APBN Doang

AKURAT.CO Indonesia membutuhkan dana sekitar USD472 miliar atau sekitar Rp8.440 triliun untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC).

Besarnya kebutuhan tersebut membuat pembiayaan agenda iklim tidak dapat hanya mengandalkan anggaran pemerintah.

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Joko Tri Haryanto mengatakan kebutuhan pendanaan tersebut harus dicari dari berbagai sumber, termasuk pendanaan global.

Baca Juga: BPDLH Bersiap Masuk Pasar Karbon, Pemerintah Buka Sumber Pendanaan Baru

“Dananya itu sekitar USD472 billion. Coba kali Rp17.000 berapa? Banyak, 8 ribuan triliun,” kata Joko dalam agenda Media Gathering Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/10/2026).

Joko menilai kebutuhan tersebut terlalu besar apabila seluruhnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kalau kemudian kita hanya mengandalkan APBN, saya berani taruhan potong rambut, potong kuku, enggak akan pernah tercapai. Dan memang jangan dengan APBN atau APBD,” ujar Joko.

Baca Juga: BPDLH Gandeng 8 Lembaga Dorong Pembiayaan Perhutanan

Menurut dia, pemerintah tetap memiliki peran dalam pembiayaan agenda iklim melalui anggaran kementerian dan lembaga. Namun, porsi tersebut perlu dilengkapi dengan sumber pembiayaan di luar anggaran pemerintah.