Akurat Logo

Bukan Cuma APBN, Menkeu Sua Siapkan Mesin Lain Kejar Ekonomi 6 Persen

Andi Syafriadi | 23 September 2026, 16:22 WIB
Bukan Cuma APBN, Menkeu Sua Siapkan Mesin Lain Kejar Ekonomi 6 Persen
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara - AKURAT.CO/ANDOY

AKURAT.CO Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memasuki peran yang lebih luas dalam strategi pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027.

Pemerintah tidak lagi menempatkan APBN hanya sebagai instrumen belanja, tetapi sebagai pengungkit investasi bersama Danantara dan sektor swasta.

Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyebut APBN harus berfungsi sebagai 'fiscal enabler' atau pemungkin kegiatan ekonomi. Artinya, belanja dan kebijakan perpajakan diarahkan pada titik-titik yang dapat menghasilkan dampak ekonomi lebih besar.

"APBN tentu harus terus menjadi fiscal enabler," kata Suahasil dalam ANTARA Business Forum 2026 di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Baca Juga: Ekonomi Ditarget 6 Persen, Menkeu Sua Ungkap Angka Investasi yang Dibutuhkan

Menurut Suahasil, pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya bergantung pada belanja pemerintah. Konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor perlu bergerak secara bersamaan untuk memperbesar kapasitas ekonomi.

Kerangka tersebut terlihat dalam rancangan APBN 2027. Pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dan pendapatan negara Rp3.426 triliun.

Dengan postur tersebut, defisit anggaran ditetapkan Rp671,2 triliun atau 2,40% terhadap PDB. Pemerintah tetap merancang fiskal secara ekspansif, tetapi menjaga defisit agar tetap berada dalam batas yang ditetapkan.

Belanja negara diarahkan untuk mendukung sejumlah kebutuhan, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga pembangunan infrastruktur dan konektivitas.

Baca Juga: DPR Kaji Wacana PTN Gratis, Puan Ingatkan Kemampuan APBN

Namun, Suahasil menekankan besarnya belanja tidak otomatis menjamin pertumbuhan ekonomi. Kualitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran belanja menjadi faktor penting.

"Belanja tidak sekadar dipercepat, tetapi juga harus memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian dan masyarakat," demikian kerangka kebijakan fiskal pemerintah.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.