Purbaya: Pembatasan Pertalite Tunggu Sistem Siap

Andi Syafriadi | 26 Agustus 2026, 19:43 WIB

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa - AKURAT.CO/ANDOY

AKURAT.CO Pemerintah belum menerapkan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan skema pembatasan tersebut masih disiapkan pemerintah. Sistem yang akan digunakan juga masih dalam tahap pengujian oleh PT Pertamina (Persero).

"Kita lihat kondisi seperti apa ekonominya dan masyarakatnya. Tapi kita semua siapkan sistemnya. Nanti kalau sudah siap, ya sudah kita jalankan," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Purbaya sebelumnya mengungkapkan Pertamina tengah menguji sistem yang memungkinkan pembelian BBM subsidi dibatasi berdasarkan kelompok desil dalam DTSEN.

Dalam skema yang sedang diuji tersebut, masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 nantinya berpotensi tidak dapat membeli BBM subsidi. Mereka akan diarahkan untuk membeli BBM nonsubsidi seperti Pertamax.

"Nanti kan kita sedang uji sistem. Pertamina sedang menguji sistem, saya sudah melihat sistemnya. Mereka bisa saja yang desil 9-10 enggak bisa beli yang bersubsidi. Dia mesti bayar harga Pertamax atau yang lain," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Namun, pemerintah belum menetapkan kapan mekanisme tersebut akan mulai berlaku. Purbaya mengatakan penerapan akan dilakukan setelah sistem dinilai siap.

Selain kesiapan sistem, pemerintah juga menghadapi persoalan lain, yakni akurasi data yang menjadi dasar penentuan kelompok penerima subsidi.

Purbaya mengakui masih terdapat data dalam DTSEN yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.

Menurut dia, persoalan tersebut akan ditangani secara bertahap.

"Tapi kalau yang begitu kan pasti enggak semuanya. Dengan beberapa orang ya, kalau ada masalah, ya kita handle case by case," ujar Purbaya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembatasan subsidi berbasis desil tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi atau sistem transaksi di SPBU. Akurasi data penerima juga menjadi bagian penting sebelum kebijakan diterapkan secara luas.

Pemerintah sebelumnya menggunakan DTSEN sebagai basis data untuk menyelaraskan informasi sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan basis data tersebut, pemerintah dapat mengelompokkan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonominya.

Dalam konteks subsidi BBM, penggunaan data tersebut diarahkan untuk mempersempit penerima manfaat agar subsidi lebih tepat sasaran.

Namun, apabila terdapat ketidaksesuaian antara data dan kondisi riil masyarakat, penerapan pembatasan berpotensi menimbulkan persoalan bagi kelompok yang sebenarnya masih membutuhkan subsidi.

Karena itu, pemerintah memilih menyiapkan sistem terlebih dahulu sebelum menerapkan pembatasan pembelian Pertalite bagi desil 9 dan 10.

Dengan demikian, kebijakan tersebut saat ini masih berada pada tahap persiapan dan pengujian, sementara pemerintah masih melakukan penyesuaian terhadap sistem serta menangani persoalan data yang ditemukan di lapangan.