Serapan MBG Diproyeksi Rp200 T, Pemerintah Lakukan Evaluasi

AKURAT.CO Pemerintah mengakui realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi tantangan, meski alokasi dana yang disiapkan tergolong besar.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyebut penyerapan anggaran MBG berpotensi tidak mencapai pagu maksimal seperti tahun sebelumnya.

Anggaran MBG pada tahun ini tetap dialokasikan sebesar Rp335 triliun. Namun, berdasarkan evaluasi sementara, realisasi belanja diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp200 triliun.

“Kalau kami hitung, paling Rp200 triliun juga cukup mungkin. Tapi nanti kami lihat,” ujar Purbaya.

Baca Juga: Menkeu Purbaya: Tak Ada Tekanan ke BI untuk Danai Program Pembangunan

Ia menegaskan evaluasi anggaran bukan bertujuan mengurangi substansi program, melainkan memastikan implementasi berjalan efektif dan tepat sasaran. Pemerintah akan fokus memangkas pos anggaran yang dinilai tidak memberikan dampak langsung terhadap penerima manfaat.

“Kami akan lihat yang inefisien saja. Tapi program itu program bagus, kami akan dukung supaya jalannya maksimal,” tegasnya.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan, pada APBN 2025, program MBG menyerap anggaran Rp51,5 triliun dari pagu Rp71 triliun. Realisasi tersebut setara 72,5% hingga akhir Desember 2025.

Dari sisi manfaat, anggaran MBG telah memberikan dampak langsung sebesar Rp43,3 triliun kepada masyarakat. Program ini menjangkau 56,13 juta penerima manfaat, termasuk siswa, balita, ibu hamil dan menyusui, serta tenaga pendidik di seluruh Indonesia.

Selain itu, implementasi MBG juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Tercatat sebanyak 19.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terlibat dalam program ini dan menyerap 789.319 tenaga kerja.

Baca Juga: Menkeu Purbaya: Keputusan BI Kolektif, Tak Bisa Dikendalikan Satu Orang

Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah kembali mengalokasikan dana Rp335 triliun guna melanjutkan program MBG. Dari jumlah tersebut, Rp268 triliun disalurkan melalui kementerian/lembaga, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), sementara Rp67 triliun atau sekitar 20 persen dicadangkan.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI pada September 2025, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa 95,4% anggaran atau sekitar Rp255,5 triliun difokuskan langsung untuk program pemenuhan gizi nasional. Adapun 4,6% atau Rp12,4 triliun dialokasikan untuk dukungan manajemen.

Pemerintah menilai evaluasi berkelanjutan menjadi kunci agar program MBG tidak hanya besar dari sisi anggaran, tetapi juga optimal dalam pelaksanaan dan dampak sosialnya.