Gelombang Protes Antikorupsi Uji Komitmen Pemerintahan Marcos Jr.

AKURAT.CO Ribuan warga Filipina turun ke jalan di Manila dan berbagai daerah lain pada Minggu (21/9/2025) menuntut akuntabilitas atas dugaan korupsi proyek pengendalian banjir. Aksi demo tersebut menjadi aksi terbesar pasca Presiden Ferdinand Marcos Jr. menjabat pada 2022.
Lebih dari 100 ribu orang berkumpul di sekitar Monumen People Power di ibu kota, lokasi yang sarat simbol sejarah karena menjadi titik revolusi damai 1986 yang menggulingkan Ferdinand Marcos, ayah presiden saat ini.
Gelombang protes serupa juga terjadi di berbagai wilayah, melibatkan mahasiswa, pemimpin gereja, organisasi masyarakat, hingga anggota parlemen.
Baca Juga: Fakta-Fakta Demo Rusuh di Belanda yang Akibatkan 30 Orang Ditangkap
Isu korupsi menjadi titik pemicu. Publik marah setelah laporan menyebut sejumlah proyek pengendalian banjir yang seharusnya melindungi masyarakat justru menjadi sumber suap. Padahal, Filipina adalah salah satu negara paling rawan bencana di dunia.
“Ketika rakyat menderita akibat banjir, ada pihak yang diduga menyelewengkan dana publik untuk hidup mewah. Ini yang membuat masyarakat kehilangan kesabaran,” ucap salah satu pimpinan aksi, Francis Aquino Dee dikutip dari laman reuters.
Meskipun Marcos Jr. menyatakan menghormati hak warga untuk menyampaikan pendapat, dirinya menegaskan aparat akan bertindak bila terjadi kekerasan. Polisi melaporkan sebagian besar aksi berlangsung damai, meski sempat terjadi bentrokan kecil di dekat istana kepresidenan yang menyebabkan 17 orang ditahan.
Merespon aksi tersebut, pakar politik dari Universitas Filipina, Ramon Casiple, menilai demonstrasi ini menjadi ujian bagi pemerintahan Marcos Jr. untuk menunjukkan keseriusan memberantas korupsi.
Baca Juga: Diiringi Hujan, Ratusan Ojol Demo di Depan Gedung DPR
“Jika penanganannya setengah hati, krisis kepercayaan publik bisa meluas dan memengaruhi stabilitas politik,” ujarnya.
Marcos Jr. sebelumnya membentuk badan independen guna menyelidiki dugaan korupsi proyek banjir.
Namun, langkah itu dinilai belum cukup meredakan kecurigaan masyarakat, terlebih setelah sepupunya mundur dari jabatan Ketua DPR karena terseret tuduhan terkait proyek tersebut.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.









