Misbakhun Ungkap Alasan Rapat Perdana Danantara dan Komisi XI DPR RI Digelar Tertutup

AKURAT.CO Komisi XI DPR RI menggelar rapat perdana bersama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari ini, Rabu (23/7/2025).

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengungkapkan rapat diputuskan berlangsung tertutup untuk menjaga kerahasiaan informasi terkait strategi bisnis BUMN yang berpotensi mempengaruhi pasar, baik saham maupun investasi.

"Walaupun rapat ini adalah rapat pertama, nanti ada beberapa hal yang disampaikan oleh Danantara ini dikhawatirkan akan mempengaruhi pasar, baik itu dalam harga saham atau investasi yang sifatnya tidak boleh diketahui publik lebih awal," jelas Misbakhun saat membuka rapat.

Baca Juga: Demi Akuntabilitas Kopdes Merah Putih, Misbakhun Desak Pemerintah Bentuk Aturan Khusus

Oleh karena itu, pembahasan bersama Danantara diputuskan dilakukan dalam rapat tertutup untuk mencegah penyebaran informasi yang bersifat insider.

"Saya minta perhatian kepada seluruh anggota, terhadap bahan rapat yang sifatnya private and confidential untuk dijaga, dan saya nyatakan bahwa rapat ini akan dinyatakan tertutup," tegasnya.

Hadit dalam rapat tertutup ini Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani dan Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir. Selain itu dihadiri pula Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

Sebagai informasi, pada hari ini, Danantara juga menggelar rapat perdana dengan Komisi VI DPR RI. Rapat tersebut membahas rencana kerja PT Danantara Asset Management (DAM) selaku holding operasional di sisa tahun 2025.

Dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI itu terungkap 22 program strategis yang akan dikerjakan Danantara di sisa tahun 2025. Program-program ini dibagi ke dalam tiga klaster yakni restrukturisasi, konsolidasi, dan pengembangan yang bertujuan mendukung optimalisasi portofolio BUMN.

Baca Juga: Bahas Laporan Keuangan dengan Menkeu, Misbakhun: LKPP dan LKKL Jangan Tumpang Tindih

Menurut Dony, untuk mendukung kelancaran 22 program tersebut, DAM akan memprioritaskan penyelesaian tata kelola pendukung bisnis, khususnya pada aspek human capital, keuangan, manajemen risiko, dan aspek legal.

"Kita harapkan dalam lima bulan ke depan kami mampu menyelesaikan 22 program kerja yang sudah kita konsultasikan dan kita bahas secara mendetail dengan Komisi VI selama dua hari," jelas Doni.