PPN Ditanggung Pemerintah! Tiket Pesawat Ekonomi Lebih Murah Jelang Mudik Lebaran

AKURAT.CO Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025 (PMK-18/2025).

Dimana menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan, Dwi Astuti menjelaskan bahwasanya regulasi tersebut ditetapkan pada 27 Februari 2025 dan mulai berlaku pada 1 Maret 2025.

"Tentunya kebijakan tersebut diambil sebagai langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meringankan beban masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Khususnya menjelang perayaan Idulfitri." paparnya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (8/3/2025).

Baca Juga: Dukung Penyesuaian Harga Tiket Pesawat, Pertamina Turunkan Harga Avtur di 37 Bandar Udara

Selain itu, lanjut Dwi, insentif ini bertujuan memperkuat pemulihan industri penerbangan nasional yang tengah menghadapi tantangan kenaikan harga tiket pesawat.

Seperti yang diketahui, papar Dwi, dalam PMK-18/2025 pemerintah mengatur bahwa PPN yang terutang atas jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi adalah sebesar 11%, dengan rincian 5% ditanggung oleh penumpang dan 6% ditanggung oleh pemerintah (PPN DTP).

"Kemudian, PPN DTP mencakup komponen tarif dasar (base fare), fuel surcharge, serta biaya lain yang dikenakan oleh maskapai penerbangan beserta Insentif PPN DTP berlaku untuk pembelian tiket mulai 1 Maret hingga 7 April 2025, dengan periode penerbangan antara 24 Maret hingga 7 April 2025," ucapnya.

Kemudian, lanjutnya, maskapai penerbangan wajib membuat faktur pajak serta menyampaikan laporan terkait PPN DTP dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN paling lambat 30 Juni 2025.

Baca Juga: InJourney Airports Turunkan Tarif Bandara 50 Persen untuk Dukung Penurunan Harga Tiket Pesawat Lebaran

“Harapannya, masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung dalam bentuk harga tiket yang lebih terjangkau,” ujarnya.

Dengan kebijakan ini, lanjut Dwi, pemerintah berharap mobilitas masyarakat selama periode mudik Idulfitri dapat berjalan lancar, sekaligus mendukung industri penerbangan nasional yang masih dalam tahap pemulihan.

"Untuk informasi lebih lanjut mengenai PMK-18/2025 dapat diakses melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak di pajak.go.id," paparnya.