Baru Menjabat, Menkeu AS, Scott Bessent Hadapi Tantangan Berat Kebijakan Donald Trump

AKURAT.CO Baru dua minggu menjabat sebagai Menteri Keuangan AS, Scott Bessent sudah dihadapkan dengan berbagai ujian besar.

 

Dari pemangkasan anggaran yang dipimpin Elon Musk hingga ketidakpastian kebijakan perdagangan Presiden Donald Trump, semuanya membuat posisinya semakin menantang.  

 

Dirinya berusaha meyakinkan publik bahwa pemerintahan saat ini tetap fokus pada stabilitas ekonomi, termasuk pemangkasan pajak, efisiensi pengeluaran, serta menjaga keseimbangan perdagangan global.  

 

Sebagai seseorang dengan latar belakang keuangan yang kuat, Bessent berusaha memberikan citra kepastian di tengah dinamika yang ada.

 

Bertempat di Cash Room Departemen Keuangan, ia menegaskan bahwa kebijakan dolar kuat tetap menjadi prioritas pemerintah.

 

 

Selain itu, ia juga berjanji tidak akan ikut campur dalam kebijakan Federal Reserve (The Fed).  

 

Mengutip dari Bloomberg, salah satu keputusan yang paling kontroversial adalah akses yang diberikan kepada tim Musk untuk meninjau sistem keuangan Departemen Keuangan.

 

Langkah ini menimbulkan tanda tanya besar, mengingat miliaran dolar mengalir melalui departemen ini setiap hari.

 

Banyak pihak khawatir bahwa akses ini bisa membuka celah terhadap data pajak, informasi penerima manfaat, hingga kontraktor dan pegawai federal.  

 

"Ini bagian dari upaya besar untuk menghemat anggaran negara. Semua dilakukan dengan sistematis dan akan memberikan manfaat besar bagi rakyat Amerika," tegasnya.  

 

 

Terkait kehadiran personel eksternal dari Department of Government Efficiency (DOGE) lembaga yang dipimpin Musk untuk meningkatkan efisiensi pemerintah Bessent menepis kekhawatiran soal keamanan data.  

 

*"Mereka adalah profesional terlatih, bukan orang sembarangan yang masuk tanpa aturan," ujarnya.  

 

Namun, kebijakan ini menuai kontroversi besar. Beberapa jam setelah wawancara Bessent, The Wall Street Journal. melaporkan bahwa seorang staf DOGE yang diberi akses ke sistem pembayaran mengundurkan diri.

 

Keputusan itu diambil setelah namanya dikaitkan dengan akun media sosial yang mempromosikan rasisme dan eugenika.  

 

Departemen Keuangan sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait hal ini.  

 

Di sisi lain, banyak pegawai Departemen Keuangan merasa kebijakan efisiensi ini lebih banyak mengancam pekerjaan mereka.

 

Selama bertahun-tahun, mereka dikenal sebagai profesional nonpartisan yang kompetenm Bahkan, mantan Menteri Keuangan Steven Mnuchin di era Trump sebelumnya pernah mengapresiasi mereka.  

 

Namun, Bessent menegaskan bahwa langkah ini bukanlah keputusan politis, melainkan reformasi operasional yang diperlukan untuk membuat pemerintahan lebih efisien.  

 

"Kami bergerak hati-hati dan memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir, sistem pembayaran tetap berjalan dengan baik," ucapnya.