Anggaran Makan Bergizi Gratis Dipotong: Efektifkah Program Prabowo?

AKURAT.CO Pemerintahan Prabowo Subianto saat ini tengah menghadapi tantangan besar dalam merealisasikan program unggulannya, salah satunya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, khususnya bagi mereka yang berada di daerah kurang mampu.

Namun, kebijakan pemotongan anggaran belakangan ini menimbulkan berbagai pertanyaan.

Apakah pemotongan ini akan berdampak besar pada efektivitas program?

Dan masih bisakah MBG mencapai tujuannya dengan anggaran yang lebih kecil?

Baca Juga: Pasok 6.000 Porsi MBG per Hari, PGN Amankan Pasokan Gas ke SPPG Gagaksipat Boyolali

Sebagai salah satu program unggulan Prabowo, MBG dirancang untuk memberikan makanan bernutrisi kepada pelajar, terutama di jenjang pendidikan dasar.

Program ini sejalan dengan visi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi sejak dini. Namun, realisasinya menghadapi tantangan besar terkait anggaran.

Berdasarkan berbagai kajian, untuk menjalankan MBG secara nasional, dibutuhkan dana triliunan rupiah per tahun. Anggaran besar ini menjadi perdebatan di tengah kondisi fiskal yang harus lebih efisien.

Menurut Tim Ekonomi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Hari Wibowo, program MBG dan pembangunan perumahan membutuhkan biaya besar.

Baca Juga: DPR Minta Usulan Serangga Jadi Lauk di Program MBG Dikaji Lebih Dalam

Di sisi lain, jika pemerintah menjalankan kegiatan seperti biasa, kondisi keuangan negara dapat mengalami kesulitan akibat pemasukan yang terbatas.

"Untuk makan bergizi gratis dan pembangunan perumahan itu perlu dana besar. Sementara kalau kita business as usual, maka akan kesulitan karena penerimaan negara sekarang agak terbatas, apalagi Coretax masih belum lancar," ujar Drajad, dikutip dari Kompas TV yang disiarkan pada Rabu (5/2/2025).

Lebih lanjut, Drajad menekankan perlunya efisiensi dan realokasi anggaran ke sektor-sektor dengan efek multiplier yang lebih tinggi.

Baca Juga: Di Rapat Paripurna, DPR Soroti Program MBG hingga Pengawasan Senjata Api Polisi

Kebijakan pemotongan anggaran untuk MBG ini pun menimbulkan pro dan kontra.

Di satu sisi, pemerintah ingin mengalokasikan anggaran secara lebih efektif agar program ini tidak membebani keuangan negara.

Namun, di sisi lain, pemotongan anggaran berpotensi mengurangi cakupan penerima manfaat serta kualitas makanan yang diberikan.

Ekonom senior Bright Institute, Awalil Rizky, menyoroti bahwa tahapan pelaksanaan MBG masih belum meyakinkan, terutama terkait alokasi anggarannya.

Baca Juga: Prabowo: Program MBG Proyek yang Sangat Besar, Tapi Saya Jamin Dananya Ada

Ia mengungkapkan bahwa ada rencana tambahan Rp100 triliun dari Rp71 triliun sebelumnya.

Meskipun dapat dimaklumi, Awalil memperingatkan bahwa jika pelaksanaan MBG berjalan lambat, bisa timbul rasa ketidakadilan bagi masyarakat yang belum menerima manfaat.

Selain itu, ia juga menilai bahwa alokasi dana untuk MBG dapat menimbulkan beban fiskal yang berat di masa depan.

Bahkan, ia menyatakan bahwa pemotongan anggaran melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tidak akan mencukupi kebutuhan pendanaan MBG.

Baca Juga: Kasus Siswa SD Keracunan Massal, DPR Minta Perketat Pengawasan Program MBG

Dampak Pemotongan Anggaran MBG

Berdasarkan pernyataan para ahli, beberapa kemungkinan dampak dari pemotongan anggaran MBG antara lain:

1. Penurunan Jumlah Penerima Manfaat

   Jika anggaran dikurangi, maka jumlah siswa yang mendapatkan makanan bergizi bisa berkurang, yang berisiko mengurangi dampak positif program, terutama bagi anak-anak di daerah terpencil yang sangat membutuhkan akses pangan bergizi.

2. Penurunan Kualitas Makanan

   Dengan anggaran yang lebih kecil, penyedia makanan mungkin terpaksa menyesuaikan menu dengan bahan yang lebih murah, yang bisa saja kurang memenuhi standar gizi yang ditetapkan pemerintah.

3. Tuntutan Efisiensi Program

   Jika pemotongan anggaran tetap dilakukan, pemerintah harus menemukan cara agar program tetap berjalan efektif, seperti menggandeng sektor swasta atau memberikan bantuan langsung kepada sekolah agar dapat mengolah makanan secara mandiri dengan biaya lebih efisien.

Pembelajaran dari Negara Lain

Jika melihat negara lain yang memiliki program serupa, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari beberapa skema yang telah berhasil diterapkan:

• India memiliki skema Mid-Day Meal yang meningkatkan partisipasi sekolah dan kesehatan anak-anak meskipun dengan anggaran yang lebih kecil dibandingkan program sejenis di negara maju.

• Jepang memiliki program makan siang sekolah dengan sistem gotong royong antara pemerintah, sekolah, dan orang tua murid, sehingga beban anggaran lebih terdistribusi.

Alternatif Solusi Agar MBG Tetap Optimal

Jika pemotongan anggaran tak terhindarkan, beberapa cara agar MBG tetap berjalan efektif antara lain:

1. Kemitraan dengan Perusahaan Pangan atau Industri Pertanian

   Pemerintah bisa menggandeng perusahaan pangan untuk menyuplai bahan makanan dengan harga lebih rendah atau melalui program CSR (Corporate Social Responsibility).

2. Pemberdayaan Sekolah dalam Pengelolaan Dapur

   Seperti di Jepang, sekolah dapat dikelola untuk menyiapkan makanan secara mandiri dengan dukungan komunitas setempat, sehingga biaya operasional bisa ditekan.

3. Digitalisasi Distribusi Makanan

   Dengan menerapkan sistem digital, distribusi makanan dapat lebih efisien, mengurangi potensi kebocoran anggaran, dan memastikan makanan sampai ke penerima manfaat dengan lebih cepat dan tepat.

Pemotongan anggaran untuk MBG memang menjadi dilema bagi pemerintahan Prabowo.

Di satu sisi, efisiensi fiskal sangat penting agar program-program lain tetap berjalan.

Baca Juga: Prabowo: Program MBG Proyek yang Sangat Besar, Tapi Saya Jamin Dananya Ada

Namun, di sisi lain, pengurangan anggaran yang tidak terencana dengan baik bisa berdampak pada efektivitas program itu sendiri.

Oleh karena itu, jika anggaran MBG memang harus dikurangi, pemerintah perlu memastikan adanya strategi kompensasi yang efektif, baik melalui optimalisasi sumber daya, kemitraan dengan pihak swasta, maupun inovasi dalam sistem distribusi.