Lika-liku Bank Muamalat Yang Batal Diakuisisi BTN

AKURAT.CO Bank Muamalat Indonesia, sebagai salah satu bank syariah pertama di Indonesia, faktanya mengalami berbagai tantangan keuangan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir.

Penurunan kinerja yang dialami bank ini mendorong berbagai upaya penyelamatan. Dari Ilham Habibie melalui Al-falah Investment hingga campur tangan lembaga-lembaga pemerintah seperti Badan Pengelola Jaminan Haji (BPJH) yang memainkan peran kunci dalam dinamika upaya penyelamatan tersebut.

Permasalahan Bank Muamalat dipicu masalah keuangan, termasuk peningkatan non-performing finance (NPF) dan penurunan laba bersih. Pembiayaan Muamalat terutama murabahah sejak 2015 terus bermasalah. Pasalnya, risk appetite Muamalat terlalu fokus pada pembiayaan korporasi tanpa memperhatikan pencadangan kerugian yang matang.

Mengacu kepada data di bulan September 2019, NPF bruto Bank Muamalat melonjak menjadi 5,64% dari 2,98% pada periode yang sama tahun sebelumnya. NPF netto juga mengalami kenaikan, dari 2,5% pada September 2018 menjadi 4,64%. Selain itu, laba bersih Bank Muamalat pada periode tersebut tergerus hingga hanya mencapai Rp16,32 miliar, turun drastis dari Rp111,79 miliar pada tahun sebelumnya.

Menghadapi situasi tersebut, manajemen Bank Muamalat mencari investor baru yang dapat memberikan suntikan modal yang sangat dibutuhkan, sekiranya Rp4 triliunan.

Baca Juga: DPR Apresiasi BTN Soal Akuisisi Bank Muamalat

Pada pertengahan 2018, Ilham Habibie, putra tertua Presiden ke-3 RI BJ Habibie, ditunjuk sebagai Komisaris Utama Bank Muamalat. Ilham, melalui Konsorsium Al Falah yang ia dirikan bersama CP5 Hold Co 2 Limited, hampir menjadi tokoh sentral dalam upaya penyelamatan bank ini.

Konsorsium Al Falah, yang mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berkomitmen untuk menginvestasikan dana guna memperbaiki kondisi keuangan Bank Muamalat. Al Falah bahkan sempat dikabarkan menyetorkan dana hampir Rp2 triliun dalam escrow account di Citibank guna akuisisi Bank Muamalat. Namun sayang rencana akuisisi tersebut tak kunjung nyata.

Al Falah sendiri merupakan perusahaan yang secara tidak langsung dimiliki sepenuhnya oleh dana yang dikelola oleh SSG Capital Management Limited (SSG). Di mana upaya tersebut diharapkan dapat memberikan suntikan modal yang signifikan dan memungkinkan Bank Muamalat untuk mengatasi masalah NPF serta meningkatkan rasio kecukupan modal (CAR).

Sebelum Al Falah, sejumlah bakal investor juga santer dikabarkan berminat mengakuisisi Muamalat seperti Mina Padi, yang juga ternyata menguap begitu saja. Berakhirnya perjanjian jual beli bersyarat atau conditional share subscription agreement (CSSA) pada 31 Desember 2017 menjadi alasan keduanya gagal bersatu. Padahal Mina Padi disebut sudah menyiapkan Rp4,5 triliun sebagai standby buyer kala itu.

Alhasil, komposisi pemegang saham Muamalat kala itu bergeming, di mana IsDB mengempit 32,74%, disusul Bank Boubyan 22%, Atwill Holdings Limited 17,91%, National Bank of Kuwait 8,45%, IDF Investment Foundation 3,48%, BMF Holdings Limited 2,84% dan sisanya 12,58% dimiliki oleh pemegang saham lainnya.

Tekanan untuk menyelamatkan bank syariah perintis di Tanah Air tersebut kian besar usai berbagai calon investor berguguran. Bahkan Wapres Ma'ruf Amin sampai turun tangan dan menegaskan penyelamatan Muamalat adalah harga mati. "Saya mendorong supaya Bank Muamalat segera diselesaikan. Saya pernah bilang bahwa Bank Muamalat itu boleh sakit, tapi tidak boleh mati," ucap Wapres, sekitaran Maret 2021.

Tak hanya Wapres, Presiden Jokowi juga memberikan titik temu dan ultimatum untuk menyelamatkan Muamalat. Presiden Joko Widodo menginisiasi masuknya BPKH ke Bank Muamalat, ketika PSP sebelumnya yang merupakan investor asing, tidak mau menambah modal untuk menyelamatkan bank itu. Presiden Jokowi memanggil pengurus BPKH hingga dua kali, khusus untuk membicarakan hal itu.

"Pada periode kepemimpinan saya, saya tidak mau ada bank yang ditutup, termasuk Bank Muamalat. Tolong BPKH bisa berperan menyelamatkan Bank Muamalat, sehingga bank milik umat itu bisa kembali dapat dibanggakan," ujar Jokowi.

Masuknya BPKH

Gayung bersambut, pesan pemimpin negara tersebut diamini oleh OJK yang merestui BPKH untuk menyuntikan modal ke Muamalat. Singkatnya, BPKH berhasil melewati due dilligent dengan rencana penambahan modal Rp3 triliun ke Muamalat. Dana investasi sendiri berasal dari surplus pengelolaan dana haji yang sejak 2020 naik tajam.

Di tengah proses investasi BPKH tersebut, pemegang saham pengendali Muamalat lainnya justru enggan menyuntik modal dan melakukan divestasi serta mempercayakan nasib Muamalat ke BPKH.

Rinciannya, BPKH menadah hibah saham dari Islamic Development Bank atau IsDB, National Bank of Kuwait dan SEDCO Group yang terdiri dari Bank Boubyan, Atwill Holdings Limited, IDB Investment Foundation, dan BMF Holdings Limited.

Hibah saham dilakukan pada 21 Juni 2021, 15 dan 16 November 2021, sejumlah total 7.903.112.181 saham setara 77,42%. Dengan demikian, total kepemilikan saham BPKH di Bank Muamalat adalah 78,45% dan otomatis menjadi PSP atau pengendali. 

Tak berselang lama, Bank Muamalat melakukan rights issue dengan menyuntikkan tambahan modal sebesar Rp1 triliun sehingga total kepemilikan saham BPKH di Bank Muamalat hingga saat ini mencapai 82,65%. Disusul Andre Mirza Hartawan 5,19%, IsDB 2,04% dan sisanya 10,11% oleh pemegang saham lainnya.

Kinerja Naik Turun

Usai restrukturisasi atau injeksi modal tersebut, kinerja keuangan Bank Muamalat terpantau masih naik turun dalam lima tahun terakhir (2019-2023). Terlebih, pada pos laba bersih, NIM, NPF, CAR dan BOPO.

Laba bersih Bank Muamalat di 2023 susut 50% ke Rp13,29 miliar, dibanding 2022 yang sebesar Rp26,58 miliar. Laba bersih Bank Muamalat di 2022 sendiri memang yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Di tahun 2019 atau sebelum Covid-19, laba bersih Muamalat mencapai Rp16,32 miliar.

Pun dengan net interest margin (NIM) yang turun ke level terendah pada 2023 atau sebesar 0,37%. NIM tertinggi Muamalat justru dicatatkan pada tahun pertama pandemi Covid-19 di 2020 yang mencapai 1,94% dan setelahnya terus turun. Begitu juga dengan efisiensi atau Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) di mana Muamalat kian tak efisien selama 2019-2023. Hal itu terlihat dari rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) di yang mencapai level paling tinggi di level 99,62% pada 2023. Padahal, di 2022 sempat turun signifikan menjadi 96,41%.

Di sisi lain, Non perfoming financing (NPF) membaik. NPF Net Bank Muamalat di 2023 berada di level 0,66%, jauh lebih baik dari tahun 2019 yang sempat menyentuh level 4,3%. Lalu dari sisi rasio permodalan atau capital adequacy ratio (CAR) juga membaik, dari sekitar 12,42% di 2019 menjadi 32,7% di 2022 dan kembali turun ke 29,4% di 2023.

Di tengah naik turunya kinerja Muamalat, nampak perusahaan masih membutuhkan modal tambahan agar bisa semakin ekspansif. Untuk itu, perusahaan sempat menyiratkan minatnya untuk melakukan penawaran umum di BEI. Nah, kabar rencana akuisisi Muamalat oleh BTN menyeruak tak lama setelah BPKH, pengendali Muamalat terus menyuarakan penjajakan kepada investor baru. Akankah Muamalat kembali berpindah tangan? Kita nantikan.