Akurat Logo

KUR Perumahan Rp50 Triliun Dibuka untuk UMKM, Kontraktor Bisa Ajukan Kredit hingga Rp5 Miliar

Esha Tri Wahyuni | 21 November 2026, 17:44 WIB
KUR Perumahan Rp50 Triliun Dibuka untuk UMKM, Kontraktor Bisa Ajukan Kredit hingga Rp5 Miliar
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait

AKURAT.CO Pemerintah membuka akses Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di sektor pembangunan rumah.

Melalui program dengan plafon nasional Rp50 triliun ini, kontraktor hingga pengembang perumahan berkesempatan memperoleh pembiayaan untuk mengembangkan usahanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan, fasilitas pembiayaan tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh pengusaha muda yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.

Baca Juga: Cegah Korupsi Pengadaan, Menteri Ara Buka Akses Data untuk LKPP

"Juga kita membuat program terobosan Presiden Prabowo, yaitu KUR Perumahan, bisa dimanfaatkan oleh jajaran HIPMI," kata Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (21/11/2026).

Menurut Ara, pemerintah telah menyiapkan plafon pembiayaan sebesar Rp50 triliun untuk mendukung UMKM yang terlibat dalam rantai usaha pembangunan perumahan. Sasaran program tersebut mencakup kontraktor, pengembang, hingga pedagang bahan bangunan.

"Disiapkan dana Rp50 triliun untuk UMKM yang berprofesi sebagai kontraktor, developer, toko bahan bangunan," ujarnya.

Ara menjelaskan, peningkatan plafon menjadi Rp50 triliun telah dilakukan sejak Juni 2026. Dengan demikian, fasilitas tersebut bukan merupakan alokasi khusus bagi anggota HIPMI, melainkan terbuka bagi seluruh pelaku UMKM yang memenuhi ketentuan.

Dari sisi pembiayaan penyediaan rumah, pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 5%. Plafon kredit yang dapat diajukan mencapai Rp5 miliar untuk setiap akad pembiayaan.

Fasilitas tersebut juga memungkinkan pelaku usaha mengakses pembiayaan secara berulang dengan akumulasi pencairan maksimal Rp20 miliar. Skema ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperoleh tambahan modal seiring dengan pengembangan kegiatan bisnisnya.

Selain pembiayaan untuk skala usaha yang lebih besar, pemerintah juga menyediakan fasilitas kredit hingga Rp100 juta tanpa agunan tambahan. Pinjaman tersebut dikenakan suku bunga sebesar 6% per tahun bagi pemohon yang memenuhi persyaratan.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.