Bedah Rumah Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat Dimulai, Tahap Pertama 10.000 Unit

AKURAT.CO Pemerintah mulai menjalankan program bedah rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat pada tahun 2026.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pendidikan bagi keluarga miskin melalui penyediaan hunian yang lebih layak.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat telah mulai berjalan tahun ini.

Baca Juga: Pemerintah Matangkan Skema KPR Subsidi 40 Tahun

"Sudah dimulai tahun ini," kata Maruarar Sirait di Gedung DPR RI di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Menurut Ara, program tersebut merupakan usulan dari Kementerian Sosial yang menjadi penanggung jawab penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

"Itu atas usulan Menteri Sosial sebagai penanggung jawab Sekolah Rakyat," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur mengungkapkan, proses verifikasi calon penerima bantuan sebagian telah berjalan. "Sudah, sebagian sudah dimulai," kata Fitrah.

Pemerintah menyiapkan target renovasi sebanyak 10.000 rumah pada 2026 melalui skema BSPS. Jumlah tersebut mengikuti kebutuhan yang diajukan Kementerian Sosial untuk mendukung keluarga siswa Sekolah Rakyat.

"Kami memutuskan mengalokasikan program BSPS sejumlah yang Kementerian Sosial minta yakni 10.000 unit," ujar Maruarar.

Data Kementerian Sosial menunjukkan Program Sekolah Rakyat saat ini telah tersebar di 166 titik di berbagai daerah Indonesia.

Program tersebut menampung sekitar 14.913 siswa dari keluarga miskin dan rentan, dengan jumlah orang tua yang tercatat mencapai sekitar 13.942 orang.

Data tersebut menjadi dasar pemerintah dalam memetakan kebutuhan hunian layak bagi keluarga peserta didik yang menjadi sasaran program.

Langkah ini menjadi perkembangan baru dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat.

Jika sebelumnya fokus utama berada pada akses pendidikan gratis bagi kelompok miskin, kini intervensi pemerintah diperluas hingga ke kondisi tempat tinggal keluarga siswa.

Pemerintah menilai kualitas hunian memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas hidup dan keberhasilan pendidikan anak.

Karena itu, perbaikan rumah tidak layak huni dinilai dapat mendukung keberlangsungan pendidikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

Program BSPS sendiri merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk menangani rumah tidak layak huni melalui pemberian bantuan stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. 

Dalam beberapa tahun terakhir, program tersebut menjadi bagian dari agenda pengurangan backlog perumahan dan peningkatan kualitas hunian masyarakat.

Kolaborasi antara Kementerian PKP dan Kementerian Sosial juga menjadi bagian dari dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah yang tengah didorong pemerintah. 

Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap penanganan kemiskinan dapat dilakukan lebih terintegrasi, tidak hanya melalui pendidikan, tetapi juga melalui penyediaan tempat tinggal yang layak.