Waspadai Risiko Siber dalam Penggunaan e-SIM, ICSF: Keamanan Digital Harus Jadi Prioritas

AKURAT.CO Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus mendorong masyarakat untuk beralih ke teknologi e-SIM (embedded Subscriber Identity Module) sebagai bagian dari transformasi digital nasional.

Namun, di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, para pakar keamanan siber mengingatkan adanya risiko besar yang mengintai.

Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja, menyoroti belum adanya panduan komprehensif dari pemerintah terkait kerentanan siber yang melekat pada platform e-SIM.

“Transisi ini memang penting dan tidak bisa dihindari, tetapi keamanan digital harus jadi prioritas. Tanpa mitigasi yang matang, e-SIM bisa menjadi pintu masuk kejahatan siber yang lebih masif,” ujarnya kepada media, Minggu (13/4/2025).

Menurut Ardi, salah satu risiko terbesar dalam penggunaan e-SIM adalah SIM swapping, yakni teknik peretasan yang memungkinkan pelaku kejahatan mengambil alih nomor telepon seseorang.

“Dengan data pribadi seperti KTP dan nomor ponsel, pelaku bisa mengalihkan kepemilikan e-SIM dan mengakses rekening bank, akun media sosial, bahkan OTP untuk transaksi penting,” jelasnya.

Baca Juga: SBY Serukan Rasionalitas Indonesia dalam Menyikapi Sikap Proteksionis AS

Tak hanya itu, e-SIM yang bergantung pada koneksi internet untuk proses aktivasi juga membuka celah bagi phishing, serangan rekayasa sosial (social engineering), hingga malware yang secara spesifik menargetkan informasi e-SIM dalam perangkat pengguna.

Ardi menyarankan beberapa langkah mitigasi agar masyarakat tidak menjadi korban.

“Gunakan kata sandi yang kuat, aktifkan autentikasi dua faktor (2FA), jangan pernah bagikan kode aktivasi kepada siapapun, dan pastikan perangkat dilengkapi pengamanan biometrik,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat rutin memantau aktivitas nomor telepon mereka dan segera melapor jika terdapat aktivitas yang mencurigakan.

Ardi menekankan pentingnya kolaborasi aktif antara regulator, operator telekomunikasi, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan ini.

“Kominfo perlu menyusun regulasi ketat yang mengatur standar keamanan e-SIM, termasuk verifikasi biometrik dan audit berkala. Operator juga harus menyediakan layanan pelaporan insiden siber secara cepat dan terintegrasi.”

Tak kalah penting, tambah Ardi, adalah edukasi publik.

“Literasi digital harus berkelanjutan. Masyarakat harus paham bahwa teknologi secanggih apa pun tetap bisa disalahgunakan bila tidak dibarengi dengan pemahaman risiko dan upaya perlindungan diri.”

Transisi ke e-SIM merupakan langkah besar dalam dunia telekomunikasi Indonesia.

Namun seperti yang diingatkan Ardi Sutedja, keamanan digital bukan hanya tanggung jawab operator atau pemerintah, tapi tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat.

“Teknologi harus membawa manfaat, bukan bencana. Dan itu hanya bisa dicapai kalau kita semua sadar bahwa keamanan digital bukan sekadar pilihan, tapi kebutuhan mutlak,” pungkasnya.