Akurat Logo

GMTD Tegasan Sertifikat Tetap Utuh dan Tak Dibatalkan Pengadilan

Yosi Winosa | 19 November 2026, 19:46 WIB
GMTD Tegasan Sertifikat Tetap Utuh dan Tak Dibatalkan Pengadilan
GMTD terus menempuh seluruh proses hukum atas berbagai dugaan tindakan melawan hukum, penyerobotan dan penguasaan lahan secara paksa oleh pihak Kalla di kawasan Tanjung Bunga.

AKURAT.CO PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD), perusahaan terbuka yang lahir atas prakarsa Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lebih dari 3 dekade lalu dengan mandat pembangunan Sulawesi Selatan, menegaskan bahwa sertifikat atas tanah milik perseroan seluas 163.262 m² di kawasan Tanjung Bunga tetap utuh.

Landasan hukum kepemilikan GMTD, yang didukung oleh sejarah pertanahan selama lebih dari 5 dekade, serangkaian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta pelaksanaan eksekusi resmi oleh pengadilan, tidak dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 560/Pdt.G/2025/PN Mks tanggal 12 November 2026.

Tidak satu pun amar putusan pengadilan tersebut menetapkan PT Hadji Kalla sebagai pemilik tanah yang menjadi objek perkara. Oleh karena itu, GMTD membantah keras klaim kemenangan yang disampaikan pihak Kalla dalam konferensi pers hari ini.

Baca Juga: Beberkan Dokumen Legalitas, GMTD: Klaim 16 Hektare oleh PT Hadji Kalla Tidak Sah

“Putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, objektif dan bertanggung jawab. Menyatakan bahwa pengadilan telah memenangkan pihak Kalla atas kepemilikan tanah tersebut bukan saja tidak akurat, tetapi juga tidak bertanggung jawab dan menyesatkan masyarakat. Pernyataan yang tidak didukung oleh amar putusan pengadilan tentunya tidak memiliki kredibilitas,” tegas Ali Said, Direktur Utama GMTD dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2026).

Pengadilan Tak Menetapkan Kalla Sebagai Pemilik Tanah

Tidak satu pun amar putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut menyatakan PT Hadji Kalla sebagai pemilik sah atas tanah seluas 16,3 hektare yang menjadi objek perkara.

Namun, dalam konferensi pers tanggal 19 November 2026, kuasa hukum PT Hadji Kalla secara terbuka menyatakan dimenangkan. Bahkan, lebih lanjut kuasa hukum PT Hadji Kalla menyatakan mereka mampu menunjukkan buktinya.

“Kita mampu menunjukkan bahwa objek itu adalah benar milik PT Hadji Kalla," ujar kuasa hukum PT Hadji Kall.

Pernyataan tersebut memberikan kesan kepada masyarakat seolah-olah pengadilan telah menetapkan PT Hadji Kalla sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, padahal tidak demikian isi amar putusan pengadilan.

Sebaliknya, bahkan, pengadilan secara eksplisit menyatakan bahwa gugatan balik PT Hadji Kalla ‘tidak dapat diterima’, sebagaimana tercantum dalam amar putusan halaman 105.

“Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard),” tulis amar putusan tersebut.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.