KPK Ungkap Komisi Ilegal Vendor ke BNPB Terjadi Berulang

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga pemberian komisi ilegal atau kickback kepada oknum di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berlangsung berulang, terkait pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana Siap Pakai (DSP).

Dugaan tersebut didalami penyidik melalui pemeriksaan empat saksi pada Kamis (12/11/2026). Mereka yang diperiksa adalah Denisa Sartika dan Putri Nandina selaku staf BNPB, mantan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Prasinta Dewi, serta Erry Prawisuda yang merupakan aparatur sipil negara (ASN).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, penyidik menelusuri sejumlah proyek yang dikerjakan pihak swasta, termasuk dugaan aliran komisi kepada oknum di BNPB.

"Pemberian kickback ini tidak hanya terjadi satu atau dua kali, tetapi sudah beberapa kali dilakukan pihak swasta kepada oknum di BNPB. Karena itu, penyidik masih mendalami dan menghitung secara presisi nilai proyek yang dikerjakan para pihak swasta beserta dugaan kickback-nya," jelas Budi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

KPK belum dapat mengungkap besaran keseluruhan komisi ilegal yang diduga diterima pihak internal BNPB.

Baca Juga: KPK Telusuri Peran Istri Adik Mantan Kepala BNPB dalam Proyek Penanganan Bencana

Penyidik masih menghitung nilai proyek yang dikerjakan para vendor, sekaligus menelusuri besaran uang yang diduga mengalir kepada oknum terkait.

Pendalaman juga berkaitan dengan mekanisme penunjukan langsung vendor dalam pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari DSP BNPB.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam dua klaster perkara, yakni dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan serta dugaan suap dari pihak swasta penyedia barang dan jasa.

Pada klaster pertama, KPK menetapkan Bima Setiawan, tenaga ahli sekaligus adik mantan Kepala BNPB, Suharyanto, sebagai tersangka dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan menggunakan DSP.

Sementara pada klaster kedua, KPK menetapkan empat tersangka, yakni Richard Erlangga selaku tenaga ahli Kepala BNPB, Gabriel Purwaka Sigit selaku kepala sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, serta dua pihak swasta, Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan.