TNI Harus Usut Tuntas Sosok di Balik Praktik Judi Online di Kompleks KPAD Cijantung

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendesak TNI mengusut tuntas dugaan praktik judi online (judol) di Kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur. Dia meminta pemeriksaan tidak hanya menyasar pelaku, tetapi juga pihak yang mengendalikan hingga menyediakan tempat kegiatan tersebut.

Dia menekankan, siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku, termasuk apabila ditemukan keterlibatan anggota TNI.

"Kasus dugaan praktik judi online di rumah dinas TNI di Cijantung harus diusut sampai tuntas. Kami mengapresiasi langkah TNI yang sudah melakukan pemeriksaan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku, baik dari kalangan sipil maupun militer," kata Sukamta dalam keterangannya, Jumat (9/10/2026).

Baca Juga: Kompleks KPAD Cijantung Diduga Jadi Markas Judi Online, Maruli: Kita Akan Tindak Tegas

Pemeriksaan perlu dilakukan secara menyeluruh, untuk mengungkap pihak-pihak yang memiliki peran dalam dugaan praktik judi online tersebut. Dia mengingatkan bahwa rumah dinas TNI merupakan fasilitas negara yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Meski demikian, dia meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan adanya keterlibatan anggota TNI sebelum proses pemeriksaan selesai.

"Kita tentu tidak boleh terburu-buru menyimpulkan adanya keterlibatan anggota TNI sebelum pemeriksaan selesai. Tetapi kalau ditemukan ada anggota yang terlibat atau menyalahgunakan kewenangannya, harus ditindak tegas," ujarnya.

Dia menilai, kasus tersebut harus menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan internal TNI, khususnya terkait penggunaan fasilitas rumah dinas militer.

Baca Juga: Brasil Larang Judi Online, Kisah Pria Kehilangan Rp400 Juta hingga Rumah Tangga Bubar

Dia mempertanyakan bagaimana dugaan aktivitas judi online yang menggunakan puluhan komputer, dapat berlangsung di lingkungan rumah dinas TNI tanpa terdeteksi.

"Saya kira kasus ini juga perlu menjadi bahan evaluasi pengawasan internal TNI. Bagaimana kegiatan yang menggunakan puluhan komputer bisa berlangsung di lingkungan rumah dinas militer tanpa terdeteksi? Ini perlu dijelaskan dan dibenahi," katanya.

Dia berharap TNI dapat menangani kasus tersebut secara transparan dan profesional agar dugaan tindakan sejumlah pihak tidak berdampak terhadap nama baik institusi.