Kenapa Ada Banyak Kasus Korupsi di Indonesia dan Sulit Diberantas? Ini Akar Masalahnya

AKURAT.CO Korupsi di Indonesia seperti persoalan yang terus berganti wajah. Satu kasus selesai di pengadilan, tetapi tidak lama kemudian muncul perkara lain dengan pola yang berbeda. Ada yang berkaitan dengan proyek pemerintah, perizinan, suap, gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, hingga transaksi keuangan yang semakin rumit.

Pertanyaannya kemudian bukan hanya siapa yang melakukan korupsi, melainkan mengapa praktik tersebut terus memiliki ruang untuk terjadi. Jika persoalannya hanya karena ada orang yang tidak jujur, seharusnya penangkapan dan hukuman dapat dengan cepat menghentikannya.

Faktanya tidak demikian. Korupsi di Indonesia sulit diberantas karena persoalan ini berkaitan dengan insentif politik, hubungan bisnis dan kekuasaan, celah birokrasi, pengawasan, penegakan hukum, serta kemampuan sistem mendeteksi modus korupsi yang semakin kompleks.

Secara sederhana, ada beberapa faktor yang membuat korupsi sulit diberantas:

• biaya politik dapat menciptakan kebutuhan terhadap sumber pendanaan;

• kewenangan negara memiliki nilai ekonomi yang besar;

• hubungan politik dan bisnis dapat membuka ruang pertukaran kepentingan;

• pengawasan tidak selalu sekuat aturan yang dibuat;

• modus korupsi semakin kompleks dan menggunakan teknologi;

• keuntungan korupsi terkonsentrasi pada sedikit orang, sedangkan kerugiannya ditanggung masyarakat luas.

Karena itu, korupsi tidak cukup dilihat sebagai masalah moral individu. Ia juga merupakan persoalan desain institusi dan distribusi kekuasaan.

Baca Juga: Febrie Adriansyah Didakwa Memeras Tan Kian Rp55 Miliar agar Tidak Jadi Tersangka Korupsi Jiwasraya

Baca Juga: Sidang Korupsi Kuota Haji: DPR, BIN hingga Gus Alex Titip Nama Penyedia Katering

Kenapa korupsi di Indonesia masih banyak terjadi?

Salah satu kesalahan dalam memahami korupsi adalah menganggap jumlah kasus yang ditangani aparat sama dengan jumlah korupsi yang terjadi. Padahal, lebih banyak perkara yang diungkap tidak otomatis berarti korupsi meningkat, sebagaimana lebih sedikit perkara juga tidak otomatis berarti korupsi menurun.

Indikator yang berbeda memberikan gambaran berbeda pula. Transparency International, misalnya, menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100 dan peringkat 109 dari 182 negara dalam CPI 2025, turun tiga poin dari tahun sebelumnya. CPI mengukur persepsi terhadap korupsi sektor publik, bukan menghitung seluruh kasus korupsi yang benar-benar terjadi.

Angka tersebut penting bukan karena bisa diterjemahkan menjadi “Indonesia memiliki sekian banyak kasus korupsi”, melainkan karena memberikan sinyal mengenai bagaimana korupsi sektor publik dipersepsikan berdasarkan berbagai sumber yang digunakan dalam indeks tersebut.

Di sisi lain, BPS mencatat Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024 sebesar 3,85 dari skala 0–5, turun dari 3,92 pada 2023. Semakin mendekati lima berarti perilaku masyarakat semakin antikorupsi. Artinya, persoalan korupsi di Indonesia juga tidak tepat dijelaskan dengan klaim bahwa masyarakat secara umum menyukai atau membenarkan korupsi.

Perbedaan dua indikator tersebut justru menarik. CPI berbicara mengenai persepsi terhadap korupsi sektor publik, sedangkan IPAK melihat dimensi persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap perilaku antikorupsi.