Ombudsman Harus Buat Indikator Maladministrasi agar Pengawasan Tidak Dianggap Cari-cari Masalah

AKURAT.CO Komisi II DPR meminta Ombudsman RI segera menyusun indikator yang jelas untuk 12 aktivitas maladministrasi dalam pengawasan pelayanan publik.
Indikator tersebut penting agar pemeriksaan Ombudsman terhadap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun institusi swasta memiliki standar yang objektif dan terukur.
Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan, proses pengawasan oleh Ombudsman harus dilakukan berdasarkan prosedur operasional standar (SOP) yang baik.
Menurutnya, indikator maladministrasi diperlukan. Agar lembaga yang diawasi memahami secara jelas parameter pelanggaran yang menjadi objek pemeriksaan.
"Bagi Komisi II DPR, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan wewenang, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya, dan seterusnya," jelas Rifqi, usai rapat bersama Ombudsman RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Baca Juga: Temuan Ombudsman: Napi di Lapas Pondok Bambu Bayar Rp250 Juta untuk Pakai HP
Keberadaan indikator-indikator tersebut penting untuk mencegah munculnya persepsi bahwa Ombudsman datang ke sebuah institusi hanya untuk mencari-cari kesalahan.
"Kenapa indikator itu penting? Karena dengan indikator itulah ketika Ombudsman datang ke kementerian, lembaga, pemerintah daerah, institusi swasta yang melakukan pelayanan publik, maka institusi yang diawasi oleh Ombudsman itu tidak kemudian merasa bahwa Ombudsman sedang mencari-cari masalah," ujar Rifqi.
Dengan indikator yang jelas, proses pengawasan dapat dilakukan berdasarkan parameter yang dapat diuji.
Hal tersebut juga memungkinkan Ombudsman menunjukkan secara objektif bentuk kesalahan maupun potensi pelanggaran yang ditemukan dalam pelayanan publik.
"Tetapi kemudian dari itu kita bisa memperlihatkan secara objektif mana yang benar, indikatornya apa, dan mana kira-kira peluang atau potensi kesalahan yang dilakukan," tutur Rifqi.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Kalender Jawa 19 November 2026: Weton Kamis Kliwon Punya Ambisi Besar dan Jiwa Pemimpin
- 2Prediksi Skor Denmark vs Norwegia 18 November 2026: Haaland Wajib Menang, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
- 3Siapa Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres? Ini Nama yang Diusulkan
- 4Prediksi Skor Yunani vs Serbia 17 November 2026: Tuan Rumah Diunggulkan
- 5Profil Felicia Tissue, Mantan Kekasih Kaesang Pangarep, Pengusaha Kuliner Lulusan SUSS yang Kini Resmi Menikah dengan Kevin
- 6Ramalan Zodiak Minggu Ini 16–22 November 2026: Peluang Rezeki hingga Asmara
- 7Live Streaming Singapura vs Brasil Hari Ini, Cek Jam Tayangnya!
- 8Prediksi Skor Jerman vs Belanda 17 November 2026: Die Mannschaft Wajib Menang, Oranje Lebih Nyaman
- 9Prabowo: KTT APEC Bawa Hasil Nyata untuk Indonesia, Investasi Rp1.600 Triliun di Depan Mata
- 10Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa








