KPK Periksa Bos Tempo Scan Pacific Handojo Selamet Muljadi sebagai Saksi Kasus Pemerasan Imigrasi

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa pihak swasta dalam penyidikan tindak pidana korupsi terkait pengurusan izin tinggal WNA di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) periode 2022-2026.
Pada hari ini (Selasa, 22/9/2026), penyidik memeriksa Handojo Selamet Muljadi sebagai saksi dalam perkara tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, pemeriksaan Handojo digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
"Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan TPK terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2022-2026," jelasnya.
Handojo merupakan pihak swasta yang sebelumnya disebut memiliki hubungan dengan perkara yang tengah didalami penyidik KPK.
Baca Juga: Gara-gara Silmy Karim, Bos Biro Jasa di Bali Berurusan dengan KPK
Budi belum merinci apa yang akan didalami penyidik dari Handojo. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh, sosok ini diduga pernah memberikan uang kepada staf Silmy Karim. Nilai uang disebut-sebut berkisar Rp50 juta hingga Rp500 juta.
Selain itu, Handojo juga diduga memberikan fasilitas jet pribadi untuk mantan Dirjen Imigrasi era Menkumham, Yasonna H. Laoly.
Handojo Selamet Muljadi sendiri dikenal sebagai salah satu pimpinan PT Tempo Scan Pacific Tbk. Dalam laporan perusahaan, namanya tercatat sebagai Executive Chairman PT Tempo Scan Pacific Tbk.
Pemeriksaan terhadap Handojo menjadi bagian dari upaya KPK mengurai pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara korupsi pengurusan izin tinggal WNA.
Penyidik hingga kini masih mengembangkan perkara dengan memeriksa sejumlah saksi, serta menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Hotman Paris Bongkar Kejanggalan Putusan MK soal Ijazah Gibran: Tidak Berwenang, Kok Bahas Substansi?
- 2Jika Gibran Mundur dari Wapres, Inilah 8 Fasilitas Negara yang Akan Tetap Didapatkan
- 3Jorge Lorenzo: Jika Marc Marquez Raih Gelar Kesepuluh, Rossi Bukan 'GOAT'
- 4Prediksi Skor Turki vs Belgia 13 November 2026: De Bruyne Cs Diunggulkan, Tuan Rumah Dibayangi Degradasi
- 5Prediksi Skor Italia vs Prancis 13 November 2026: Mbappe Absen, Siapa Lebih Diunggulkan?
- 6Kalender Jawa 13 November 2026: Watak Weton Jumat Wage Dikenal Setia dan Teguh Pendirian
- 7Kapolri Ungkap Peran Listyo Sigit dalam Penyadapan: Memberi Perintah, Menentukan Target dan Menerima Hasil
- 8Prancis Peringatkan Jerman: Rencana Kembangkan Rudal Jarak Jauh Bisa Picu Perang Nuklir dengan Rusia
- 9Presiden Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa Pratama kepada Relawan dan Petugas yang Gugur dalam Penanganan Karhutla
- 10MPR Surati Presiden Prabowo, Minta Dua Nama Calon Pengganti Gibran







