Marak OTT Kepala Daerah, Mendagri: Mustahil Awasi Mereka 24 Jam

AKURAT.CO Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah kembali menjadi sorotan.

Sepanjang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sedikitnya 15 kepala daerah telah terjaring OTT.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengatakan, pemerintah telah berupaya memperkuat integritas kepala daerah sejak awal masa jabatan melalui program retreat yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum dan pengawas keuangan.

Namun, menurutnya, pemerintah tidak mungkin mengawasi kepala daerah selama 24 jam.

"Yang bisa kita lakukan adalah menggelar retreat untuk memperkuat nasionalisme dan integritas kepala daerah. Kami juga memberikan pembekalan dengan melibatkan KPK, BPKP, Kementerian Keuangan, dan lembaga lainnya," kata Tito di Kompleks Parlemen, Kamis (16/7/2026).

Selain pembinaan, Kemendagri juga menerapkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Melalui sistem tersebut, pemerintah pusat dapat memantau proses penyusunan hingga pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Meski demikian, Tito mengakui sistem pengawasan tetap memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum kepala daerah.

"Namanya sistem tetap bisa diakali di lapangan. Latar belakang kepala daerah juga berbeda-beda. Ada yang memahami birokrasi, ada yang tidak, sehingga sangat bergantung pada birokrat di daerahnya," ujarnya.

Baca Juga: Komisi II DPR: Maraknya OTT Kepala Daerah Bukti Komitmen Prabowo Berantas Korupsi