KPK Dipersilakan Usut Temuan Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024

Paskalis Rubedanto | 25 Juni 2025, 08:58 WIB

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipersilakan menindaklanjuti temuan Panitia Khusus DPR terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji di tahun 2024.

Ketua Tim Pengawas Haji DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menjelaskan, DPR telah menyelesaikan tugasnya melalui pansus yang dibentuk dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah serta penegak hukum.

"Ya itu kan hasil pansus yang lama, silakan jalan saja kalau hasil pansus yang lama. Itu kan aparat penegak hukum," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Menurut Wakil Ketua DPR itu, KPK punya kewenangan untuk melanjutkan ke tahap penyelidikan maupun penyidikan, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Ditanya apakah mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, perlu diperiksa dalam dugaan korupsi ini, Cucun menegaskan bahwa siapa pun yang relevan dengan hasil temuan pansus sepatutnya dipanggil untuk memberikan klarifikasi.

"Kalau ada hasil pansus, ya dipanggillah. Kemarin di pansus enggak hadir, tidak mungkin kalau nanti KPK akan ada tahapan. Ya siapa yang dipanggil dulu, kemudian keterangan-keterangan tinggal penyelidikan, nanti disampaikan akan naik tahap ke sidik. KPK sudah punya tahapannya," jelasnya.

Cucun mengungkapkan, DPR telah menyerahkan seluruh dokumen dan rekomendasi hasil pansus kepada pemerintah dan penegak hukum sebagai bahan untuk ditindaklanjuti.

"DPR sudah punya hasil pansus, kita sudah serahkan juga semua tembusannya ke pemerintah, sudah disampaikan. Pemerintah di sana kan ada juga aparat penegak hukum," katanya.

Adapun, hasil pansus yang dimaksud merujuk pada temuan terkait indikasi penyimpangan dalam pengelolaan tambahan kuota haji Indonesia tahun 2024, termasuk proses distribusi dan pemanfaatannya.

Sejumlah pihak sebelumnya mendesak adanya penyelidikan mendalam agar pengelolaan ibadah haji lebih transparan dan akuntabel di masa mendatang.